TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan kembali angkat bicara mengenai suara miring terkait dengan pembelian satelit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau yang dinamakan BRIsat. Ia membantah bila dikatakan suara miring tersebut merupakan bentuk kontra. “Itu bukan pro-kontra, itu namanya fitnah. Pro-kontra itu tidak begitu,” katanya di Jakarta Selasa, 29 April 2014.
Ia menegaskan pembelian satelit oleh BRI memang dibutuhkan BRI dalam menunjang operasionalnya. Dahlan membandingkan BRI dengan bank asing di negara tetangga. “Kalau di Tiongkok atau India itu tidak perlu karena dia daratan, semua bisa diatasi dengan fiber optik,” katanya. “Beda dengan kita yang kepulauan begini besar,” tambahnya.
Ia menilai kekhawatiran Dewan Perwakilan Rakyat tentang skandal keuangan karena penandatanganan kontrak yang dilakukan sebelum pergantian pemerintahan atau pemilihan presiden tidak berdalil kuat. “Pembicaraannya sudah dua tahun yang lalu. Nah kalau sekarang tidak diputuskan, 5 tahun lagi juga belum tentu bisa jadi,” katanya. (Baca juga: Gedung BRI Tower Surabaya Terbakar)
Untuk diketahui pembelian BRIsat menimbulkan pro-kontra di kalangan Dewan Perwakilan rakyat. Anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Hendrawan Supratikno, menilai langkah BRI tidak tepat. Menurut dia, ketimbang membeli satelit, BRI lebih baik menurunkan margin bunga bersih dan menekan suku bunga kredit.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja. Ia menilai BRI kurang berkompeten mengelola bisnis satelit. Ia curiga ada sesuatu di balik aksi BRI membeli satelit yang berpontesi menjadi skandal keuangan di masa depan. Apalagi melihat sejumlah skandal keuangan sebelumnya terjadi ketika kebijakan penting diambil menjelang akhir pemerintahan seperti dana talangan Bank Century.
BRI sendiri pun telah membantah bahwa pembeliannya ini bermuatan politik. Direktur Utama BRI Sofyan Basyir mengatakan pengoperasian BRIsat memberikan penghematan hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Selama ini, BRI membayar hingga Rp 500 miliar per tahun untuk menyewa 23 transponder dari sembilan penyelenggara jasa satelit. "Ini benar-benar efisiensi biaya buat kami," ujar Sofyan setelah acara penandatanganan kerja sama kemarin.
