Sebuah papan penunjuk terpasang seadanya di sisi "runaway", jalur pesawat terbang yang mangkrak di Bandara Notohadinegoro, desa Wirowongso, Jember, Selasa (19/3). Bandara Notohadingero yang berhenti beroperasi dan mangkrak sejak tahun 2007 ini sedang menunggu sertifikat operasi bandar udara dari Kementerian Perhubungan yang menentukan kelayakan operasional bandara ini. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Bambang Tjahyono menyebutkan, dua bandar udara unit pelaksana teknis (UPT) telah dilirik investor swasta untuk dikembangkan. Kedua bandar tersebut adalah Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangkaraya dan Juwata di Tarakan.
"Mereka sudah menyatakan minat untuk mengembangkan dua bandara itu. Selain pengembangan bandara, mereka juga minat untuk investasi bisnis perawatan dan perbaikan pesawat," kata Bambang, Selasa, 22 April 2014. Meski demikian, dia belum menyebut nama investor itu. (Baca:Bandara Jambi Bakal Menyatu dengan Kebun Binatang)
Sampai saat ini ada lima bandar udara UPT Kementerian Perhubungan yang siap diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Kelima bandara itu yakni Bandar Udara Labuan Bajo di NTT, Raden Intan II di Lampung, Mutiara di Palu, Tjilik Riwut Palangkaraya dan Juwata Tarakan.
Sejak Desember 2013, ada 38 perusahaan yang sudah mengikuti konsultasi pasar dengan Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan sepuluh bandar udara UPT potensial. Perinciannya, 25 investor merupakan perusahaan investasi termasuk operator penerbangan, tiga lembaga pemerintahan asing, lima lembaga keuangan dan lima konsultan. (Baca:Pembangunan Bandara Butuh Rp 182 Triliun)
Sejumlah 13 perusahaan berdomisili di Indonesia dan sisanya merupakan investor asing. Investor asing itu terdiri dari 13 perusahaan asal Jepang, satu dari Uni Emirat Arab, dua dari Spanyol, satu dari Selandia Baru, tiga dari Singapura, satu dari Malaysia, dua dari Australia, satu dari Korea dan satu lembaga multiateral.
