TEMPO Interaktif, Jakarta:Country Director Bank Dunia Andrew Steer mengungkapkan, investasi di Indonesia masih terhambat permasalahan di lapangan seperti birokrasi yang rumit dan masalah korupsi yang belum dibenahi pemerintah secara tuntas. “Biaya yang dibutuhkan untuk menembus kebijakan birokrasi di Indonesia besarnya lebih dari 20 persen dari total penjualan,” kata Steer di Jakarta hari ini dalam seminar tentang Investment: Challenges and Prospects.Permasalahan birokrasi di Indonesia terlihat jelas jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Untuk memulai bisnis di Jakarta misalnya, membutuhkan waktu penyiapan administrasi yakni 150 hari. Sedangkan di Filipina hanya membutuhkan waktu 50 hari. Selain itu, menurut dia, masalah lain yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia adalah tumpang tindihnya kebijakan dan tidak jelasnya pelaksanaan kontrak kerja. Tingginya jumlah kejahatan pun menjadi salah satu hambatan. Masalah lainnya adalah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia yang belum mendorong tenaga kerja untuk bekerja optimal. Pemberian bonus untuk pekerja yang sudah 25 tahun mengabdi hanya sebesar 25 bulan gaji. “ingginya tingkat absensi pekerja menunjukkan ketidakpuasan pekerja dalam bekerja,” ujarnya.Padahal, menurut Suryo B. Sulisto dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dengan kondisi persaingan yang sangat ketat dalam mencari investor seperti saat ini aparat pemerintah perlu memiliki jiwa kewirausahaan. Karena itu, selain harus terus menciptakan iklim kondusif seperti perbaikan di bidang kepastian hukum, birokrasi, dan korups, tapi juga harus agresif untuk mendatangi investor. Apalagi, Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan negara-negara berkembang, tapi juga dengan negara-negara maju. ”Investor tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, tapi juga memberi kontribusi yang besar bagi sektor pajak. Dengan kondisi Indonesia yang tingkat penganggurannya yang sangat tinggi, ini menjadi lebih penting,” kata Suryo. Wakil Ketua Umum Kadin bidang investasi, transportasi, telekomunikasi, teknologi informasi, dan pariwisata Chris Kanter menambahkan, meskipun pemerintah saat ini adalah pemerintah yang pro bisnis, tapi investor tetap membutuhkan implementasi dari niat pemerintah tersebut. “Langkah-langkah awal yang diambil sudah baik, tapi yang ditunggu saat ini adalah implementasi dari rencana yang telah dirumuskan sebelumnya,” katanya.. Para investor masih menunggu tindak lanjut pemerintah dari banyaknya janji pemerintah yang spektakuler. Dari 14 peraturan yang dijanjikan pemerintah untuk dikeluarkan misalnya, kenyataannya baru tiga peraturan yang sudah dikeluarkan. Investor, kata Chris, juga menunggu transparansi dan percepatan proyek yang ditenderkan. “Niat pemerintah itu, kami sudah yakin. Tapi proses persiapan pemerintah dalam melakukan proses tender itu juga akan dilihat. Apa yang dijual pemerintah dalam Infrastructure Summit lalu, perlu dibuktikan sekarang,” katanya. Rr Ariyani - Tempo