Sejumlah model saat menunjukkan produk terbaru smartphone Oppo N1 dari PT Indonesia OPPO Elektronics dalam peluncurannya, di Jakarta, Rabu (16/10). Oppo N1 dilengkapi dengan Color OS, O-touch dan O-Click remote control. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali mewacanakan pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk telepon selular pintar (smartphone). (Baca: Smartphone Bakal Kena Pajak Barang Mewah)
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kebijakan ini bisa diwujudkan selama ada keinginan untuk membenahi sistem telekomunikasi di Indonesia. "Agar barang hasil impor ilegal tidak bisa dipakai di Indonesia," kata Bambang dalam pesan singkat kepada wartawan, Kamis, 3 April 2014. (Baca: Tifatul Setuju Smartphone Kena Pajak Barang Mewah)
Bambang mengatakan otoritas telekomunikasi harus mulai mengidentifikasi smartphone legal yang ada di pasaran. Salah satu caranya dengan mendata Internastional Mobile Equipment Identity atau IMEI, yang menjadi identitas sebuah smartphone secara universal. Dengan demikian, smartphone yang tidak memiliki IMEI harus dilarang beredar.
Menurut Bambang, lembaganya dan beberapa kementerian yang terkait akan memulai pembahasan aturan PPnBM untuk smartphone. Namun dia mengaku belum bisa menyebutkan jenis dan harga smartphone yang akan dikenakan pajak barang mewah. "Kami harus menganalisisnya terlebih dulu," ujarnya.
Wacana pengenaan PPnBM untuk smartphone sudah berkembang sejak pertengahan 2013 dengan alasan untuk mengerem impor. Nantinya, nilai PPnBM bergantung pada teknologi yang diterapkan. Artinya, semakin canggih sebuah smartphone, pajaknya semakin mahal. Selain impornya yang tinggi, pemerintah menilai pedagang dan masyarakat memersepsikan smartphone sebagai barang mewah sehingga harganya mahal. (Baca: Termasuk Barang Mewah, Ponsel Pintar Kena PPnBM).
Namun wacana ini kemudian menguap setelah Gita Wirjawan yang saat itu menjabat Menteri Perdagangan mengusulkan pembahasan lanjutan. "Saya mengusulkan kepada menteri lain untuk membahas kebijakan ini lebih dalam,” kata Gita pada September 2013.
