Seorang pekerja saat mengolah nikel di smelter atau peleburan nikel PT Vale Tbk, dekat Sorowako, Sulawesi (8/1). Kebijakan larangan Indonesia terhadap ekspor bijih mineral utama mempengaruhi keefektivitasan untuk berinvestasi di peleburan bahan tambang. REUTERS/Yusuf Ahmad
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diminta menyiapkan roadmap pembangunan smelter. "Disesuaikan dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri ESDM," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinator, Rabu, 2 April 2014.
Beberapa hal yang masuk roadmap antara lain keseriusan perusahaan dalam membangun smelter serta bank garansi yang masuk escrow account. "Inti persoalan ini, smelter harus dibangun," kata Hatta. (baca: Tiga Perusahaan Masuk Eksportir Mineral Terdaftar)
Sebelumnya Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri secara tegas mengatakan tidak akan melakukan negosiasi soal insentif pelonggaran bea keluar bagi perusahaan yang belum membangun pabrik pengolahan bijih (smelter). "Saya serius. Bikin dulu smelter-nya, baru nanti dibicarakan (kelonggaran) pajaknya," katanya, Senin, 17 Maret 2014. (baca: Belum Bangun Smelter, Chatib Ogah Negosiasi)
Pemerintah juga tidak akan memberikan kelonggaran bea keluar bila belum ada komitmen apa pun dari perusahaan tambang. "Dia (eksportir) memaksa pajak kita turunkan, padahal belum bangun smelter. Itu tidak akan bisa," tuturnya.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.011/2014 yang mengatur besaran bea keluar progresif bagi produk mineral mentah untuk mendorong pembangunan smelter oleh perusahaan tambang. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang ekspor bahan mineral mentah.
Pemerintah menetapkan kenaikan tarif bea keluar bagi bahan mineral tambang mulai 20 persen atau 25 persen sampai 60 persen secara berkala tiap semester hingga 31 Desember 2016. Kenaikan tarif bea keluar tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pelaku usaha segera melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dengan membangun smelter sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009.
