Petugas saat memasang alat RFID ke mulut tangki bahan bakar kendaraan pribadi di SPBU Pondok Kopi, Jakarta (28/11). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta: Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, usaha itu kerap kandas, setidaknya tak jelas perkembangannya. Sebut saja program radio frequency identification (RFID), yang dikerjakan PT Inti, setelah memenangi kontrak dari PT Pertamina. Semestinya pemasangan 4,5 juta alat tersebut di Jakarta kelar akhir bulan ini. Faktanya, baru 290 ribu kendaraan yang ditempeli alat itu. (Baca: Jero Akui Pengendalian BBM Bersubsidi Belum Sukses)
Walau terkatung-katung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai, RFID merupakan salah satu program yang paling mungkin untuk mengendalikan konsumsi BBM. “Karena pencoleng-pencoleng BBM itu bisa dilacak,” kata Hatta, Selasa malam lalu.
Dia berpesan, setiap program ataupun usulan harus dipikirkan dengan matang dan dijalankan dengan baik. Hatta menyebutkan banyak usul yang mandek di jalan. “Apakah itu RFID atau pengendalian menggunakan berbagai macam hal,” ucapnya. Yang jelas pengendalian harus dilakukan agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melampaui kuota dalam APBN 2014, yakni 48 juta kiloliter, kata dia.
Namun dukungan Hatta tak sejalan dengan Dahlan Iskan. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara ini menyebutkan proyek RFID muskil dilaksanakan bila Pertamina tidak menyetujui perhitungan ulang nilai kontrak. “Ketika program baru dilaksanakan, rupiah merosot dan dolar melejit sehingga perhitungan tidak cocok lagi,” ujarnya.
Kerja sama antara Pertamina dan PT Inti ini memang sedang dihitung ulang. Kedua perusahaan pelat merah tersebut menegosiasikan harga kontrak karena perubahan kurs rupiah. PT Inti menganggap nilai kontrak awal tidak ekonomis lagi.
Tak suksesnya aneka cara pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut, kata Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa, lantaran mekanisme subsidi yang keliru. Seharusnya subsidi diberikan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu membeli dengan harga keekonomian. “Subsidi ini sudah salah arah. Cara apa pun sulit untuk mengendalikan,” katanya. “Kesan saya, ini hanya proyek semata.” (Baca: Gubenur BI: Pemerintah Baru Bisa Naikkan Harga BBM)
Beberapa langkah pemerintah dalam hal ini di antaranya larangan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas instansi pemerintah, stiker penanda untuk mobil yang tak boleh mengkonsumsi premium, pemakaian kartu pintar, ataupun pemasangan RFID. Cara-cara itu, kata Iwa, tak menyelesaikan masalah dasar pemberian subsidi.
