Triliunan Belanja APBN Berganti Rupa Jadi Bansos  

Reporter

Jumat, 21 Maret 2014 19:33 WIB

Massa dari aliansi mahasiswa dan Pemuda Sulsel melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor kejaksaan Tinggi Sulsel, Sulawesi Selatan (19/3). Dalam aksinya mereka mendesak Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana bansos sebesar Bansos Rp 8,8 Miliar tahun anggran 2011. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan terdapat belanja modal dan barang sebesar Rp 18,6 triliun yang karakteristiknya seperti belanja sosial. Inilah yang menyebabkan anggaran bantuan sosial (bansos) naik tajam. "Ada perubahan perencanaan di kementerian dan lembaga," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2014. Ia menegaskan, perubahan itu tak mengubah pagu anggaran masing-masing kementerian dan lembaga.

Anggaran bantuan sosial naik dari Rp 55,8 triliun menjadi Rp 91,8 triliun dalam APBN 2014. Menurut dia, lonjakan itu didapat sebagai hasil pembahasan antara kementerian, lembaga dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Dari hasil pembahasan itu, dalam keputusan presiden ditetapkan anggaran bansos Rp 91,8 triliun," ujarnya. (Baca: Dua Hakim Jadi Tersangka Kasus Bansos)

Askolani mengatakan meroketnya anggaran bansos disumbang alokasi penerima bantuan iuran (PBI) program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Rp 19,9 triliun. Menurut Askolani, dalam pembahasan sementara, anggaran itu masuk dalam belanja barang. "Setelah pembahasan di komisi DPR, ternyata itu cenderung ke belanja sosial."

Besarnya penyerapan anggaran Bansos pada awal tahun, menurut Askolani, disebabkan oleh pencairan dana PIB yang sudah mulai berlangsung sejak Januari lalu. "Sampai 28 Februari realisasinya Rp 7,8 triliun. Dana itu untuk PIB serta anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya. (Lihat: Bansos di Kementerian Agama Naik Jadi Rp 11 Triliun)

Askolani menilai kenaikan dan alokasi dana bansos tak menyalahi aturan. Dia memastikan anggaran tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari data Direktorat Jenderal Anggaran, pada 2010, realisasi bansos sebesar Rp 68,6 triliun; pada 2011 mencapai Rp 71,1 triliun; pada 2012 Rp 75,6 triliun, dan pada 2013 Rp 92,1 triliun (belum diaudit BPK).

Adanya belanja modal yang beralih rupa menjadi belanja lain mengakibatkan penurunan belanja modal. Pagu belanja modal turun dari Rp 205,8 triliun menjadi Rp 184 triliun. "Setelah kami rekap (yang benar-benar belanja modal) hanya Rp 184 triliun," katanya. Kendati belanja modal turun, Askolani menegaskan, jumlah itu masih lebih besar ketimbang belanja modal pada 2013 yang sebesar Rp 171,8 triliun. (Lihat juga: Kemendikbud Paling Banyak Tarik Dana Bansos)

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

4 jam lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

5 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

20 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

20 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

23 jam lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

1 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

1 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

1 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya