Kenaikan Pajak Mobil Supermewah Terganjal Birokrasi

Reporter

Kamis, 20 Maret 2014 07:48 WIB

Sebuah poster bertuliskan "Justin Bieber was here" terdapat di depan terparkirnya dua mobil sport yang digunakan Justin Bieber dan temannya di Kantor Polisi Miami (23/1). Justin Bieber ditangkap saat balapan dengan mobil Lamborghini kuning sewaan bersama temannya yang penyanyi R&B Khalil. REUTERS/ Gary I.

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana kenaikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil supermewah belum juga terealisasi karena terganjal masalah birokrasi. (Baca :Pajak Mobil Mewah Naik 125-150 Persen).

Menteri Perindustrian Muhamad Suleman Hidayat mengatakan hingga kini beleid yang rencananya berbentuk peraturan pemerintah itu belum rampung. “Masalahnya teknis saja, karena birokrasi,” katanya di kantornya, Rabu, 19 Maret 2014.

Hidayat mengatakan telah menyelesaikan rekomendasi kenaikan pajak untuk mobil yang masuk kategori supermewah itu. Namun aturan ini juga membutuhkan persetujuan dari instansi lain seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretariat Negara. “Saya tidak bisa memastikan kapan aturan itu selesai,” ujarnya. (Baca : Pajak Naik Desember, Harga Mobil Mewah Melambung).

Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menyatakan pihaknya sudah menyelesaikan rancangan peraturan tersebut. “Dari Kementerian Keuangan sudah lama beres,” katanya kepada Tempo.

Rencana kenaikan pajak barang mewah ini termasuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid pertama yang terbit pada 23 Agustus tahun lalu. Pajak impor mobil mewah seperti Porsche, Ferrari, dan Lamborghini akan dinaikkan dari 75 persen menjadi 125-150 persen. Kenaikan PPnBM diharapkan dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan.

PINGIT ARIA | GALVAN YUDISTIRA

BeritaTerpopuler

Media Malaysia Sebut RI Bantu AS Sembunyikan MH370

Wartawan Prancis Bikin Menhan Malaysia Melongo
Komandan Polisi Tewas Ditembak di Mapolda Metro
Anwar Ibrahim Akui Pilot MH370 Kerabatnya






Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

8 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

38 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

41 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

49 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

55 hari lalu

Syarat dan Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Sejumlah Pemda di Indonesia kembali menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan pada Maret 2024, ini syarat dan caranya.

Baca Selengkapnya

Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

57 hari lalu

Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

Profil Kartika Wirjoatmodjo, Darmawan Junaidi, dan Chatib Basri disebut-sebut Menteri Keuangan di rezim Prabowo nanti. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

2 Wilayah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 2024

3 Februari 2024

2 Wilayah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 2024

Aceh dan Jambi telah menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Simak keuntungannya:

Baca Selengkapnya

Ditanya Kesiapannya Menggantikan Sri Mulyani, Ini Jawaban Chatib Basri

30 Januari 2024

Ditanya Kesiapannya Menggantikan Sri Mulyani, Ini Jawaban Chatib Basri

Ekonom senior UI Chatib Basri hanya menjawab pendek ketika ditanya potensi dirinya kembali menjadi Menkeu dan menggantikan Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Jokowi Bantah Isu Sri Mulyani Mundur, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom

21 Januari 2024

Terpopuler Bisnis: Jokowi Bantah Isu Sri Mulyani Mundur, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom

Jokowi Banta isu Sri Mulyani mundur dari kabinet. Abdee Slank mundur dari komisaris Telkom setelah mendukung Calon presiden Ganjur Pranowo.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta Bersiap Naikkan Pajak Progresif, Kenali Salah Satu Jenis Pajak Ini

20 Januari 2024

Pemprov DKI Jakarta Bersiap Naikkan Pajak Progresif, Kenali Salah Satu Jenis Pajak Ini

Pemprov DKI Jakarta menetapkan ketentuan terbaru untuk Pajak Kendaraan Bermotor, berikut penjelasan mengenai pajak progresif.

Baca Selengkapnya