TEMPO.CO, Surabaya - Bank Indonesia mengambil kebijakan relaksasi kepada para debitur yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud. Kebijakan relaksasi itu diberikan dalam bentuk rescheduling, restructuring dan reconditioning kredit.
"Ini agar debitur tidak merasa terbebani dan pelunasan kredit berjalan lancar," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV yang juga selaku Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah Jawa Timur, Dwi Pranoto dalam rilis yang diterima Tempo, Ahad, 9 Maret 2014.
Bank Indonesia beserta Otoritas Jasa Keuangan telah mengidentifikasi potensi resiko kredit dari debitur yang usahanya menjadi korban Kelud. Data sementara mencatat ada lebih dari 11 ribu debitur dengan total nilai kredit lebih dari Rp 340 miliar yang berpotensi mengalami kendala dalam pembayaran kredit. Keseluruhan total kredit itu disalurkan oleh 7 bank umum dan 33 BPR/BPRS.
Sekitar 80 persen diantara para debitur itu berasal dari sektor pertanian dan peternakan di wilayah Kabupaten Kediri, Malang, Blitar dan Tulungagung. Agar kebijakan relaksasi tepat sasaran, perbankan Jatim akan melakukan analisis terhadap masing-masing debitur guna memastikan bahwa debitur tersebut memang terkena dampak langsung dari erupsi kelud.
Dwi Pranoto menambahkan, kondisi ini diyakini tidak begitu berdampak pada kualitas kredit secara umum di Jawa Timur, yang pada bulan Januari ini mencatat rasio NPL sebesar 2,05%. Asesmen yang dilakukan oleh Bank Indonesia memperkirakan kondisi ini akan menaikkan NPL secara umum di kisaran 2,2% atau berada pada level yang cukup terjaga.
Selain itu, BI, OJK, BMPD, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan Ikatan Alumni Universitas Airlangga juga bersinergi menyerahkan bantuan sosial dan dana perbaikan fisik pascabencana di beberapa titik lokasi bencana, terutama di Kabupaten Kediri dan Malang. Bantuan diterima oleh Bupati Kediri dan Bupati Malang bersama masyarakat korban erupsi Kelud.
Bantuan dari Perbankan diarahkan untuk pembangunan sarana umum yang bersifat berkelanjutan seperti revitalisasi jaringan air bersih untuk keperluan masyarakat di kecamatan Puncu dan Kepung, serta program pemulihan kesehatan & produksi susu sapi perah di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Topik terhangat:
Ade Sara | Malaysia Airlines | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum
Berita terpopuler lainnya:
Tersangka Pembunuh Ade Sara Tertawa Saat Diperiksa, Pengacara Bingung
Faisal Basri: Kesalahan Boediono, Mau Jadi Wapres
Ternyata Ahok Bisa Disuap
Ahok: Saya Punya Ambisi Jadi Presiden
Jokowi Maju, Gerindra: Ahok Korban Politik
Berita terkait
Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat
1 hari lalu
Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.
Baca SelengkapnyaMeski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit
2 hari lalu
PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.
Baca SelengkapnyaBRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay
2 hari lalu
Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.
Baca SelengkapnyaSuku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti
3 hari lalu
BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.
Baca SelengkapnyaKenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit
3 hari lalu
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.
Baca SelengkapnyaBI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit
3 hari lalu
BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Baca SelengkapnyaBI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini
4 hari lalu
BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaBI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini
5 hari lalu
BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.
Baca SelengkapnyaEkonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025
6 hari lalu
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.
Baca SelengkapnyaZulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi
7 hari lalu
Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.
Baca Selengkapnya