Seorang petani menebar pupuk urea di areal persawahan Kelurahan Bojongsari, Indramayu, Jawa barat, Senin (2/4). ANTARA/Dedhez Anggara
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Winarno Tohir, memprediksi pupuk bersubsidi bakal ludes sebelum Oktober mendatang. Musababnya, volume pupuk hanya dijatah 7,78 juta ton dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Jumlah ini menyusut ketimbang realisasi pupuk bersubsidi tahun lalu, 9,2 juta ton."Aksi borong untuk menimbun pupuk bakal merebak," kata Winarno kepada Tempo, Selasa, 11 Februari 2014.
Menurut Winarno, dampak buruk penimbunan yaitu melangitnya harga pupuk. Dampak ini mudah diprediksi. Pasalnya, dalam keadaan normal petani membeli pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. "Apalagi jika pupuk langka, harga bakal melangit," ujarnya.
Jatah pupuk susut karena Kementerian Pertanian dan Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan harga pokok penjualan (HPP), yaitu ongkos produksi dan distribusi pupuk, yang lebih tinggi dari acuan yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu HPP yang digunakan mengacu pada keputusan Menteri Pertanian pada 2012. Adapun untuk tahun ini nilai HPP yang digunakan merujuk pada audit Badan Pemeriksa Keuangan yang terbit pertengahan tahun lalu. HPP yang baru lebih tinggi ketimbang HPP Menteri Pertanian.
Sumber Tempo mengatakan produsen pupuk mendesak penggunaan HPP baru karena tak sabar meraup untung berlipat-lipat. Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR, Herman Chaeron, menilai keuntungan produsen pupuk terlalu besar. "Laba 6-9 persen itu terlalu besar dengan kondisi petani seperti sekarang ini," katanya. Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Koeshartono, mengatakan HPP baru digunakan agar pembayaran subsidi sesuai riil. "Kurang bayarnya agar sedikit," katanya. Tarik-ulur penambahan subsidi pupuk menjadi salah satu laporan majalah Tempo berjudul "Bermain Pupuk Jelang Pemilu" terbit Senin, 24 Februari 2014.
