Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesiamelantik Iskandar Achmad, Kepala TVRI Jawa Barat, sebagai Direktur Utama TVRI besok, Selasa, 18 Februari 2014. Iskandar dan empat direktur lainnya dipilih untuk mengisi jabatan yang sudah kosong sejak November tahun lalu. “Benar, kelimanya dilantik besok. Sudah cukup lama direksi definitif kosong,” kata anggota Dewan Pengawas TVRI, Indrawadi Tamin, saat dihubungi, Senin, 17 Februari 2014.
Iskandar menyingkirkan dua kandidat lainnya, yakni bekas Direktur Administrasi dan Keuangan TVRI sekaligus kakaknya, Badaruddin Achmad, dan tenaga ahli Dewan Pengawas, Singgih Budihartono.
Indrawadi mengklaim hasil tes Iskandar bagus sehingga layak dipilih jadi direktur utama. “Saat presentasi dia bagus, kok,” ujarnya.
Adapun Direktur Program dan Berita dijabat oleh Purnama Suwardi (Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan), Direktur Teknik Safrullah (Kepala TVRI Sumatera Utara), Direktur Pengembangan dan Usaha Adam Bachtiar (swasta), dan Direktur Keuangan Suhartanto, yang sebelumnya bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Safrullah digadang-gadang jauh hari oleh oleh Herman Ago alias Herman Chaniago, kawan dekat Ketua Dewan Pengawas Elprisdat, untuk posisi tersebut. (Baca: Calon Direktur TVRI Dilobi sampai ke Belanda)
Keputusan Dewan Pengawas ini termasuk ngotot karena Komisi Komunikasi DPR sudah meminta mereka menghentikan proses seleksi direksi. Alasannya, Dewan Pengawas sudah dipecat pada akhir Januari lalu. Namun sampai kini surat rekomendasi pemecatan itu belum sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena masih ditahan oleh Ketua DPR Marzuki Alie.
Direktur utama baru akan berhadapan dengan Komisi Komunikasi yang memblokir sebagian besar anggaran TVRI tahun ini yang totalnya lebih dari Rp 1 triliun.
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
23 Februari 2024
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
