(kiri kanan) Direktur Pupuk Iskandar Muda Usman Mahmud, Dirut Pupuk Kujang Tosin Sutawikara, Dirut Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman, Menteri BUMN Dahlan Iskan, PT Pupuk Indonesia Holding Company Arifin Tasrif, Dirut Pupuk Sriwidjaja Palembang Eko Sunarko, dan Dirut Pupuk Kaltim Aas Asiki Idat dalam peresmian nama dan logo baru induk lima BUMN Pupuk di Plaza Pupuk Kaltim, Jakarta, Rabu (18/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencabut subsidi pupuk organik membuat pengusaha resah. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan setidaknya terdapat 180 produsen pupuk organik nasional terancam gulung tikar.
Produsen itu, menurut Dahlan, adalah pabrik-pabrik kecil yang biasanya menjual hasil produksi pupuk organiknya kepada PT Petrokimia Gresik. Selama ini PT Petrokimia Gresik membeli pupuk organik dari mereka dengan harga Rp 1.200 per kilogram, untuk kemudian diolah kembali dengan teknologi modern dan dibuat sesuai standar.
Setelah jadi satu standar, kemudian Petrokimia akan mendistribusikan kembali ke petani dengan harga subsidi sebesar Rp 500 per kilogram. "Dengan demikian pemerintah memberikan subsidi Rp 700 per kilogram," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Senin, 17 Februari 2014. (Baca juga: Pemerintah Sesalkan DPR Cabut SubsidiPupuk)
Dicabutnya subsidi ini, kata Dahlan, akan membuat Petrokimia harus menjual pupuk dengan harga pasar. Harga pasar ini membuat petani mengurangi penggunaan pupuk organiknya. Imbasnya, ratusan produsen pupuk itu terancam gulung tikar.
Anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudohusodo, menilai pengalihan subsidi dari pupuk organik ke pupuk anorganik untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pemerintah. Menurut dia, pemerintah lebih baik mendukung petani mengembangkan pupuk organik sendiri melalui Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). (Lihat juga: Dalih DPR Cabut SubsidiPupuk Organik)
"Pengalihan subsidi ini agar rakyat bisa membuat pupuk organiknya sendiri di desa-desa. Daripada pemerintah memberi subsidi lebih baik mengembangkan lewat UPPO," kata Siswono kepada Tempo di Jakarta, Selasa, 11 Februari 2014. "Diberikan sapinya, jadi masyarakat bisa membuat pupuk organik mereka sendiri." (Berita terkait: Menteri Suswono Minta Petani Gunakan Pupuk Organik)
Selain itu, Siswono melihat subsidi untuk pupuk organik yang mencapai Rp 1 triliun sebenarnya dinikmati oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, lebih baik pemerintah langsung memberikan dukungan pada rakyat melalui program UPPO. "Jangan membangun ketergantungan. Lagipula masyarakat tidak menikmati langsung," katanya.
