TEMPO.CO, Jakarta - ActionAid, sebuah lembaga internasional pemerhati isu kemiskinan dan perpajakan, meminta agar keputusan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) terkait transparansi rekening bank untuk kepentingan perpajakan melibatkan negara miskin.
"Keputusan itu disponsori negara-negara maju yang tergabung dalam G8," kata Anna Thomas, kepala kebijakan ActionAid, dalam rilis yang disebarkan hari ini. "Jadi ada potensi keputusan ini tidak membawa manfaat apa pun bagi negara-negara miskin."
Menurut Thomas, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, merupakan salah satu tokoh yang aktif mendorong terjadinya kesepakatan global ini. Ini dilakukan pada pertemuan negara-negara G8 pada tahun lalu.
"Ada resiko keputusan ini hanya menguntungkan negara-negara kaya saja," kata dia. Thomas meminta agar Cameron dan semua pemerintah yang berpartisipasi dalam pembuatan kesepakatan ini menjamin akses yang sama antara negara miskin dan maju dalam hal informasi perbankan ini, untuk meningkatkan pemasukan perpajakan.
"Pemasukan pajak sangat esensial untuk pembangunan sekolah dan rumah sakit bagi publik," kata dia.
