TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan akan mencabut izin tiga importir yang diduga menyalahgunakan dokumen impor. Ketiganya juga terancam masuk daftar hitam importir. “Bila terbukti bersalah, izin impor akan dicabut,” katanya kepada Tempo, akhir pekan lalu.
Untuk mengungkap dugaan penyelundupan beras impor, menurut dia, pemerintah akan mempelajari tiga paket dokumen. Pertama, dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, termasuk rekomendasi dari Kementerian Pertanian. (Baca juga: BerasVietnam, Pelaku Bisa Disanksi Pidana)
Dokumen kedua yang akan diperiksa adalah laporan hasil pemeriksaan oleh surveyor sebelum pengapalan di pelabuhan keberangkatan Vietnam. “Kami sedang minta datanya, tapi belum didapatkan,” ujarnya. Terakhir, dokumen pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sebelumnya, aparat pabean menahan 800 ton beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Direktur Jenderal Bea-Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan komoditas tersebut ditahan karena tidak sesuai dengan dokumen impornya. “Barang tersebut masuk dalam dua pekan terakhir,” ujarnya, akhir pekan lalu. (Lihat juga: 800 Ton BerasVietnam Diperiksa di Laboratorium)
Jumlah beras yang ditahan mencapai 800 ton dan dikemas dalam karung 25 kilogram. Beras yang diangkut dalam 32 peti kemas itu didatangkan oleh tiga perusahaan, yakni CV PS 200 ton, CV KFI 400 ton, dan PT TML 200 ton. (Berita terkait : Bea-Cukai Tahan 800 Ton BerasVietnam)
Menurut Agung, dalam dokumen impor disebutkan ketiga perusahaan mendatangkan beras Thai Hom Mali dengan kode pos tarif 1006.30.40.00. Namun setelah diperiksa di jalur merah, diduga beras tersebut berjenis fragrantrice atau beras wangi.
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
14 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.
