TEMPO.CO, Sukabumi - Pemerintah akan terus menagih komitmen PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan pihaknya akan membuat skema perjanjian agar perusahaan tambang itu membangun pabrik pengolahannya sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.
"Mereka harus ada komitmen dan menyerahkan roadmap pembangunan smelter. Itu tidak bisa ditawar, pembangunan smelter adalah keharusan dalam UU," kata Susilo di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Parung Kuda, Sukabumi, Ahad, 9 Februari 2014. Namun dia tidak mau menjelaskan skema perjanjian pembangunan smelter yang dimaksud. "Nanti saya kasih tahu." (Baca juga : Wamen ESDM: Freeport Mau Tutup Tambang? Silakan!)
Jika Freeport membuktikan komitmennya dengan menyerahkan peta jalan (road map) pembangunan pabrik pengolahan, maka pemerintah akan memberikan izin bagi perusahan tambang itu untuk melakukan ekspor konsentrat sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kalau tidak, mereka tidak boleh ekspor," ujarnya.
Sebelumnya pemerintah memberlakukan pajak progresif untuk perusahaan tambang yang melakukan ekspor konsentrat, yaitu berupa bea keluar (BK) 20-60 persen untuk ekspor tambang olahan dari tahun 2014 hingga 2017. Beleid itu banyak ditentang oleh pengusaha tambang. (Lihat juga : Freeport Merayu Minerba, Pemerintah Menolak)
Bulan lalu, bos Freeport McMoran Copper & Gold Inc, Richard C. Adkerson, datang ke Indonesia untuk meminta penjelasan soal aturan itu. Dia mendatangi beberapa kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Namun pemerintah mengaku bergeming dan akan tetap meminta perusahaan-perusahaan tambang membangun smelter di Indonesia.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Terpopuler :
Mendukung IMF, Thee Kian Wie "Melawan" Soeharto
Butuh Rp 5 Triliun untuk Tutup Merpati
Mantan Menteri Kehutanan, Hasjrul Harahap, Wafat
Citilink Gunakan Tarif Batas Atas
Penyebab Bisnis Maskapai Tumbang
Berita terkait
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
23 jam lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
3 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
5 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaRiwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI
14 hari lalu
Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
21 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
22 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
22 hari lalu
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca SelengkapnyaKasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran
23 hari lalu
Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil
24 hari lalu
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.
Baca SelengkapnyaSengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah
24 hari lalu
PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.
Baca Selengkapnya