Freeport Belum Terbuka Soal Deposito untuk Smelter  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 10 Februari 2014 06:38 WIB

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - PT Freeport Indonesia menjawab singkat saat ditanya mengenai rencana pemerintah menerapkan ketentuan pembayaran jaminan 5 persen untuk pembangunan smelter. "Mohon maaf, kami tidak dalam posisi memberikan tanggapan untuk saat ini," ujar Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Daisy Primayanti melalui pesan singkat kepada Tempo, Minggu, 9 Februari 2014.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan sistem deposito akan diimplementasikan agar smelter serius dibangun. "Buktinya, lima tahun tidak serius," katanya. Prosedur mengenai hal itu, kata dia, akan diterbitkan dalam waktu dekat. Susilo menuturkan akan ada peraturan mengenai ketentuan lokasi dan nominal penyimpanan dana. (Baca juga: Ekspor Mineral Diyakini Segera Pulih)

Rencana pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai jaminan sebesar 5 persen dari investasi smelter dinilai baik. "Menurut saya, itu bagus karena memang banyak pengusaha yang hanya membeli konsesi tanpa melakukan kegiatan untuk eksplorasi," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan.

Menurut Mamit, dengan adanya jaminan semacam itu, pengusaha akan berkerja untuk menjalankan kegiatan serta segera berproduksi. Dengan begitu, ujar dia, dana yang tersimpan bisa dicairkan kembali. Ia menyebut banyak pengusaha melakukan jual-beli izin saja. "Sehingga mereka hanya sebagai broker," ucapnya. (Lihat juga : Wamen ESDM: Freeport Mau Tutup Tambang? Silakan!)

Di sisi lain, kata Mamit, ketentuan mengenai jaminan ini akan memberatkan pengusaha, terutama pengusaha dengan modal kecil, karena uang tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk modal kerja. Meski demikian, ia mengatakan jaminan ini merupakan performance bond yang sudah lazim ada dalam industri minyak dan gas bumi (migas). "Apabila pengusaha tidak perform terhadap kontrak yang didapatkan, maka pemerintah bisa mencairkan dana tersebut menjadi kas negara," ujar Mamit. (Berita terkait: Chatib Tagih Komitmen Freeport Soal Smelter)

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan pemerintah sedang memformulasikan aturan jaminan keseriusan bagi perusahaan tambang yang hendak membangun smelter. Jaminan tersebut sebesar 5 persen dari nilai investasi smelter. "Kalau biayanya US$ 2 miliar, berarti jaminannya US$ 100 juta," kata Sukhyar.

MARIA YUNIAR


Terpopuler :

Mendukung IMF, Thee Kian Wie "Melawan" Soeharto

Butuh Rp 5 Triliun untuk Tutup Merpati

Mantan Menteri Kehutanan, Hasjrul Harahap, Wafat

Citilink Gunakan Tarif Batas Atas

Penyebab Bisnis Maskapai Tumbang










Berita terkait

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

1 hari lalu

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Mei 2024 ini

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

2 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

3 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

4 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

5 hari lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

8 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

10 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

12 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

21 hari lalu

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

29 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya