Beras Vietnam Ilegal, Data Pemerintah Diragukan  

Reporter

Editor

Muchamad Nafi

Minggu, 2 Februari 2014 05:38 WIB

Ilustrasi beras. ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO , Jakarta - Pada 2013, Kementerian Pertanian mencatat produksi beras mencapai 39,8 juta ton, sementara kebutuhan untuk konsumsi 34,4 juta ton. Artinya, tahun lalu Indonesia surplus beras sebesar 5,41 juta ton. Bila produksi beras dihitung oleh Kemenentrian Pertanian di lapangan melalui sistem sampling, lalu bagaimana menghitung jumlah kebutuhan konsumsi beras masyarakat Indonesia?


Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), Yusni Emilia Harahap menjelaskan, patokan yang digunakan untuk menghitung konsumsi beras di Indonesia adalah angka 139 kilogram per kapita per tahun. Maka dengan jumlah penduduk Indonesia yang tahun lalu 247 juta jiwa, didapatlah angka konsumsi beras 34,4 juta ton. Data tersebut berasal dari sensus pada 1996. "Sudah lama memang, 17 tahun lalu," kata Yusni, Sabtu 1 Februari 2014.

Menurut Yusni, data tahun tersebut masih digunakan karena hingga saat ini hanya data dari BPS itulah yang valid sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pemerintah. "Kalau tidak percaya BPS lalu percaya siapa lagi," katanya.

Selain itu, Yusni juga menyatakan bahwa impor tak serta merta menunjukkan kurangnya produksi beras nasional. Sebab, ada kebutuhan beras jenis tertentu yang tak bisa dipenuhi dari dalam negeri. "Ada beras jenis khusus seperti Japonica dan Basmati untuk para ekspatriat. Bahkan, ada beras khusus untuk penderita diabetes," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori meragukan semua data tersebut. "Kalau memang tahun lalu surplus begitu banyak, kenapa masih impor?" ujarnya. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras untuk periode Januari - November 2013 mencapai 432,87 ribu ton. (Baca pula: Mentan Pastikan Beras Vietnam di Cipinang Ilegal).

Khudori juga tak sepakat dengan angka yang digunakan untuk menghitung kebutuhan beras. Sebab, pada 2012, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian mengeluarkan data terbaru konsumsi beras masyarakat hanya 113 kilogram per kapita per tahun. Turunnya angka konsumsi beras itu akibat ada diversifikasi pangan olah masyarakat. Jika menggunakan angka terbaru tersebut maka konsumsi beras masyarakat Indonesia tahun lalu hanya 27,91 juta ton. "Ini kan selisihnya besar," ujarnya.

Khudori curiga, pemerintah sengaja menggunakan angka patokan yang lama agar jumlah konsumsi beras masyarakat tampak lebih besar. Hal itu bisa digunakan sebagai alasan untuk menambah impor. "Impor sendiri untuk pihak tertentu memang lebih menguntungkan karena rentenya jelas," ujarnya.

PINGIT ARIA





Berita Lain:
Penjualan Tablet Melonjak
Semua Boleh Pakai Foto Gus Dur, Kecuali Partai Ini
Llorente Antusias Sambut Kedatangan Osvaldo
Murry Wafat Koes Plus Tersisa Yon dan Yok Koeswoyo
Jokowi 'Corat-coret' Direksi PT Transjakarta

Advertising
Advertising

Berita terkait

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

2 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

3 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

3 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

8 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

8 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

8 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

10 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

11 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

15 hari lalu

Kemendag Gelar Festival Hari Konsumen Nasional

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menggelar festival untuk memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas).

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

17 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen

Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.

Baca Selengkapnya