Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok. ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II membuat aktivitas pelayanan pelabuhan terganggu. Kegiatan di Terminal 2 Tanjung Priok itu dilaporkan terhenti.
"Aktivitas di Terminal 2 berhenti," kata anggota SPPI II Muhammad Iqbal kepada Tempo, Kamis, 16 Januari 2014. Menurut dia, para pegawai di lokasi tersebut berhenti melakukan aktivitas pelayanan sehingga kegiatan bongkar-muat barang terganggu. "Ini terminal kedua terpenting di Tanjung Priok, melayani pelabuhan domestik," katanya.
Menurut Iqbal, selain di Terminal 2, aktivitas di Terminal 1 pun cukup terganggu. "Terminal 1 aktivitasnya slow down," kata dia. Sementara itu, di Terminal 3, aktivitas pelayanan cenderung normal. "Di sana pelayanan untuk internasional, bisa dibayangkan kalau terganggu," kata dia.
Iqbal menuturkan, pihak pelabuhan dipastikan mengalami kerugian akibat mogok kerja ini. "Total kerugian kami asumsikan sekitar Rp 22 triliun," kata dia. Jumlah tersebut hanya hitungan di cabang Pelindo II Tanjung Priok sebagai cabang yang paling mendominasi laba Pelindo II. Ditambah lagi, menurut dia, mogok kerja bukan hanya dilakukan pekerja di cabang Tanjung Priok.
Menurut Ketua Umum SPPI II Kirnoto, aksi mogok kerja ini akan dilakukan sampai besok pukul 23.59 WIB. Dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi ini, aksi mogok telah berefek pada panjangnya antrean truk-truk kontainer yang hendak masuk ke pelabuhan ataupun keluar dari pelabuhan.
Sebelumnya, SPPI II juga pernah melakukan mogok kerja pada 23-24 Desember 2013. Massa menuntut pencopotan Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino. SPPI II menilai Lino tak mampu menerapkan good corporate governance. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Lino, salah satunya adalah pelanggaran dalam proses tender.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
