Jawa Barat Larang Penambangan Pasir Besi  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 14 Januari 2014 15:48 WIB

Ilustrasi penambangan pasir. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dengan terbitnya pelarangan ekspor mineral mentah, penambangan pasir besi di Jawa Barat harus berhenti. "Penambangan pasir besi di Jawa Barat selatan harus berhenti menjual pasir besinya, kecuali setelah dia melakukan proses smelter (pemurnian)," kata dia di Bandung, Selasa, 14 Januari 2014.

Menurut Heryawan, pertambangan pasir besi dilarang mengangkut hasil penambangan pasir besinya jika belum membuat pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. "Pasir besi tidak boleh diangkut pasirnya, kecuali ada pemurnian terlebih dulu, nanti besinya diangkut. Harus begitu, mutlak," kata dia.

Heryawan mengatakan, dengan belum adanya pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat, maka perusahaan penambang pasir besi di Jawa Barat harus berhenti beroperasi. "Smelter dulu harus ada. Pokoknya dari kawasan itu keluar, ke mana pun perginya, ke luar negeri atau di dalam negeri di Indonesia, harus sudah ada pemurnian," kata dia.

Dia mengancam akan mempolisikan penambang pasir besi yang masih nekat menambang dengan berlakunya aturan soal penghentian ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014. "(Pengawasannya) di level kabupaten/kota, dan kita bekerja sama dengan Polda Jawa Barat. Pokoknya kalau melanggar, kita tangkap," kata Heryawan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat Soemarwan Hadisoemarto mengatakan, saat ini pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter rencananya akan dibangun dua unit, masing-masing di Sukabumi dan Cianjur. Dia meragukan smelter itu bakal rampung tahun ini. "Kalau lihat jadwalnya belum (beroperasi tahun ini). Tapi paling tidak ada iktikad baik," kata dia di Bandung, Rabu, 8 Januari 2014.

Soemarwan menyarankan agar para pengusaha penambangan pasir besi membangun smelter gabungan untuk dimanfaatkan bersama-sama. Dengan belum adanya pabrik pengolahan itu, otomatis praktek penambangan pasir besi harus berhenti. "Pelarangan itu harus dijalankan, enggak boleh ekspor enggak ada yang beli, harus berhenti dong karena enggak boleh (mengirim) raw material," kata dia.

Menurut dia, penghentian ekspor mineral mentah itu tidak hanya berimbas pada pertambangan pasir besi. Sejumlah pertambangan rakyat yang selama ini hanya menambang dengan menjual bahan hasil tambangnya juga terpaksa harus berhenti beroperasi. "Yang di Jawa Barat itu (penambangan) galena, pasir besi, dan mangan," kata Soemarwan.

Galena, misalnya, merupakan batuan tambang yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah. Soemarwan menuturkan, hasil pengolahan galena itu bisa menghasilkan seng, tembaga, serta emas. Lokasi penambangannya berada di sekitaran Cianjur serta Purwakarta. "Galena memang belum dieksplorasi, baru oleh masyarakat. Itu dilakukan secara tradisional, memang cukup besar. Kalau dibuat smelter, alat pengolahan, masih memungkinkan," kata dia.

Soemarwan mengatakan, khusus penambangan emas di Jawa Barat masih bisa diteruskan. "Kalau emas di Jawa Barat enggak ada masalah, kalau ditambang oleh Aneka Tambang itu langsung diolah di situ," kata dia.

AHMAD FIKRI


Berita terkait

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

1 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

4 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

6 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

22 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

23 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

23 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

24 hari lalu

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi

Baca Selengkapnya

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

25 hari lalu

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.

Baca Selengkapnya

Sengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah

25 hari lalu

Sengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah

PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.

Baca Selengkapnya

Klaim Lakukan Banyak Perbaikan, Bos PT Timah Mengaku Tak Terlibat dalam Kasus Korupsi Rp 271 Triliun

25 hari lalu

Klaim Lakukan Banyak Perbaikan, Bos PT Timah Mengaku Tak Terlibat dalam Kasus Korupsi Rp 271 Triliun

Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal mengaku tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah IUP perseroan.

Baca Selengkapnya