Warga mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Hayam Muruk, Jakarta Barat, (21/6). Jelang kenaikan harga BBM subsidi warga rela mengantri untuk mengisi penuh tangki bahan bakarnya. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih akan mengimpor minyak dalam jumlah yang besar tahun ini. Untuk memenuhi kebututuhan bahan bakar minyak domestik yang dialokasikan sebesar 48 juta kiloliter, pemerintah akan mengimpor minyak separuhnya.
"Kalau kita mengacu kebutuhan BBM domestik tahun 2013, maka impor masih tetap di sekitar 50 persen dari kebutuhan total dalam setahun," kata Direktur Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Naryanto Wagimin, kepada Tempo, Rabu, 8 Januari 2014.
Tingginya impor minyak ini, menurut dia, akan berdampak pada defisit neraca transaksi berjalan. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan nilai tukar rupiah tak bakal menguat sebelum impor minyak bisa ditekan.
Namun, lebih jauh Naryanto memperkirakan pemerintah akan kesulitan menekan angka impor minyak. Sebab, kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak terkait dengan beberapa kementerian. "Contohnya menyetop konsumsi BBM di kendaraan bermotor, untuk kegiatan industri berbasis BBM dan pertambangan, dan lainnya.”
Namun, Kementerian Energi terus berupaya untuk mengendalikan konsumsi BBM masyarakat untuk menekan impor minyak. "Kemungkinan melalui penghematan dan diversifikasi. Tapi itu tidak cukup untuk mengurangi impor karena pemerintah Indonesia tetap menjaga pertumbuhan sekitar 6 persen."
Pada 2014 ini, pemerintah mengalokasikan BBM subsidi bagi masyarakat sebesar 48 juta kiloliter. Meski kuota ini tak berbeda dari tahun sebelumnya, pemerintah terpaksa tetap merogoh kocek lebih dalam akibat terus menguatnya dolar Amerika Serikat sehingga melemahkan nilai tukar rupiah.
Sepanjang 2013, pemerintah sebenarnya telah berupaya mengendalikan konsumsi BBM masyarakat. Sejumlah hal yang dilakukan, di antaranya kenaikan harga BBM subsidi menjadi Rp 6.500 per liter untuk Premium dan Rp 5.500 per liter untuk solar per Juli lalu. Selain itu, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013, kendaraan industri dan pertambangan juga telah dilarang mengkonsumsi BBM subsidi.
