TEMPO.CO, Jakarta -Partai Golkar mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan ketergantungan pada impor daging dari Australia. Untuk itu, Partai Golkar sepakat mendukung revisi Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selama ini mengatur importasi daging berdasarkan negara (country based).
"Kami mendukung jika pemerintah memutuskan menghentikan ketergantungan impor daging dari Australia," kata Wakil Ketua Komisi Pertanian dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, melalui keterangan resmi, Senin, 23 Desember 2013.
Menurut Firman, revisi beleid peternakan ini mestinya sudah sejak lama dilakukan. Sebab, dengan sistem importasi yang masih dianut saat ini, Indonesia akhirnya mengalami krisis pasokan daging sehingga membuat harga melambung tinggi.
Hanya, ia berpendapat, perubahan prinsip importasi berdasarkan zonasi nanti diharapkan mampu mengakomodir para peternak dalam negeri untuk tetap berkembang. "Ke depan jangan hanya memutus ketergantungan pasokan daging dari Australia, tapi harus dibarengi pemberdayaan para peternak dalam negeri untuk mewujudkan swasembada daging," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan keputusan pemerintah memutus ketergantungan pada impor daging dari Australia. Salah satu caranya adalah dengan mengubah sistem impor daging dari selama ini berbasis negara (country based) menjadi berbasis zona (zona based).
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah juga sudah sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tidak hanya itu, pemerintah menargetkan revisi itu sudah dituntaskan pada Januari 2014.
Selama ini Indonesia menganut prinsip country based yang mensyaratkan impor sapi harus dari negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku. Dengan prinsip ini, Indonesia sangat bergantung pada impor sapi asal Australia. Sedangkan dengan prinsip zona based, maka Indonesia bisa mencari sumber impor dari negara lain dengan harga yang lebih murah.
