Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukan sejumlah produk tidak memiliki ijin edar di Yogyakarta, Selasa (13/12). ANTARA/Regina Safri/ss/pd/11.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penilaian Keamanan Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Elin Herlina, mengatakan jumlah produk makanan dan minuman (mamin) yang tidak memiliki izin edar atau produk mamin tanpa izin edar (TIE) mengalami peningkatan. BPOM menemukan hingga saat ini terdapat 5.255 barang TIE dengan 285 ribu jenis.
"Produk ini banyak masuk melalui pelabuhan tikus, dan kita tahu bagaimana sulitnya menahan produk yang masuk dari pelabuhan tikus karena kondisi geografis di Indonesia. Pemerintah memiliki kesulitan mengawasi pelabuhan tikus sehingga banyak produk tanpa izin edar yang masuk ke pasaran," katanya dalam diskusi industri makanan-minuman di Kementerian Perindustrian, Jumat, 20 Desember 2013.
Elin mengatakan, kerugian negara karena banyaknya produk mamin tanpa izin edar tersebut mencapai Rp 11,4 miliar tahun ini. Ia mencontohkan, dalam inspeksi selama dua hari yang dilakukan Oktober lalu, BPOM juga menemukan 20 item atau 144 ribu unit produk mamin yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu, BPOM menemukan 12 item atau 183 unit produk mamin yang kedaluwarsa.
BPOM menilai maraknya produk tanpa izin ini hanya merusak daya saing produk mamin di pasaran. Ia mengatakan, sanksi tegas diperlukan agar produsen kapok memasarkan produk tanpa izin. Selain itu, jika tidak ditanggulangi, dalam jangka panjang, produk legal justru akan tidak laku di pasaran. "Selain sanksi, juga harus ada penguatan pengawasan terpadu," katanya.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan-Minuman Indonesia (Gapmmi), Franky Sibarani, menyambut baik temuan BPOM tersebut. Selain BPOM, ia mengimbau agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan makanan tanpa izin edar.
"Tidak mungkin BPOM bisa mengawasi semuanya, kalau perlu pemerintah melibatkan masyarakat dengan memberikan insentif bagi mereka yang menemukan adanya produk mamin tanpa izin edar. Untuk produsen yang ketahuan memasarkan produk tanpa izin edar, harus diberi disinsentif," katanya.
