Subsidi BBM di Jakarta Dihapus, Ada Syaratnya

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 19 Desember 2013 14:14 WIB

Warga mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Hayam Muruk, Jakarta Barat, (21/6). Jelang kenaikan harga BBM subsidi warga rela mengantri untuk mengisi penuh tangki bahan bakarnya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk DKI Jakarta harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Karena subsidi menyangkut hajat hidup orang banyak, maka harus dibahas dengan DPR," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, di kantornya, Kamis, 19 Desember 2013.

Ia menyebutkan, ketentuan mengenai subsidi ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Sejauh ini, kata Edy, Kementerian ESDM belum membahas efek dari penerapan penghapusan subsidi BBM untuk DKI Jakarta kelak. "Kami coba bahas di tingkat teknis," ucapnya.

Anggota Komisi Energi DPR, Satya Widya Yudha, menyatakan pemerintah harus mengumumkan pola distribusi tertutup untuk BBM bersubsidi sebelum menghapuskan subsidi tersebut di DKI Jakarta. "Kalau pemerintah belum deklarasi, yang digagas Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak relevan," ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa ada pola distribusi tertutup semacam itu, ada potensi class action dari masyarakat. Sebab, Satya melanjutkan, masyarakat DKI Jakarta akan memandang ada bentuk ketidakadilan. "Mereka bisa berpikir, apa bedanya mereka dengan warga Bandung atau Bogor yang sama-sama bayar pajak dan hidup di Indonesia juga," ucap Satya.

Satya menjelaskan, ada beberapa pola pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Pertama, distribusi per wilayah. "Misalnya seperti gagasan bahwa di Jakarta nantinya tidak boleh lagi ada penjualan BBM bersubsidi," ucapnya. Kedua, distribusi berdasarkan jenis mobil melalui program radio frequency identification (RFID). Ketiga, distribusi berdasarkan jenis angkutan.

Satya menuturkan, pembagian-pembagian itu merupakan bentuk pengendalian, selain konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). Ia mengatakan, gagasan penghapusan subsidi BBM untuk wilayah DKI Jakarta akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pemerintah pusat.

MARIA YUNIAR





Topik Terhangat:
Atut Tersangka | Mita Diran | Petaka Bintaro | Sea Games | Pelonco ITN

Berita Terpopuler:
Atut Tersangka, Pegiat Antikorupsi Gunduli Kepala
Dua Puluh Penyidik KPK Geruduk Rumah Atut
Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut
Fikri Menjahit Sarung Sebelum Tewas di Pelonco ITN
Jadi Tersangka, Atut Tak Langsung Ditahan




Berita terkait

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.

Baca Selengkapnya

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.

Baca Selengkapnya