Paket Bali Disepakati, Konferensi WTO Berakhir

Reporter

Sabtu, 7 Desember 2013 15:34 WIB

Anggota delegasi berdiskusi pada hari kedua Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Badung, Bali, Rabu (4/12). ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melalui perundingan alot selama lima hari, Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akhirnya mencapai hasil. Poin-poin perundingan yang masuk dalam paket Bali akhirnya disepakati pada Sabtu, 7 Desember 2013.

Menurut Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo, paket Bali sangat bersejarah karena menjadi kesepakatan pertama yang dihasilkan WTO. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, WTO telah berhasil. Sebelumnya, saya menantang Anda semua, di Bali, untuk menunjukkan kemauan politik yang diperluka untuk sampai haris akhir, dan ternyata berhasil," kata Azevedo, seperti dikutip dari situs WTO.

Sehari sebelumnya, banyak kalangan khawatir paket Bali tidak bisa disepakati. Sebab, India dan negara maju masih bersitegang mengenai subsidi petani dan ketahanan pangan. Rencana India untuk menambah batas cadangan pangan negara dari 10 menjadi 15 persen terus diperdebatkan.

Negara maju khawatir, jika cadangan pangan terlalu banyak dan bocor, keseimbangan harga internasional akan terganggu. Usulan Indonesia dan negara berkembang lain agar subsidi pertanian mencapai 15 persen juga mendapat tentangan.

Setelah India melunak lantaran ada perubahan teks dalam paket Bali yang mengadopsi kepentingan mereka, hambatan lain muncul dari empat negara Amerika latin yang dimotori oleh Kuba. Kuba menghendaki WTO menunda rencana finalisasi poin fasilitasi perdagangan terkait boikot yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sikap Kuba didukung oleh Bolivia, Venezuela, dan Nikaragua.

Paket Bali atau Bali Package berisi sejumlah draf hasil pertemuan awal General Council of WTO di Jenewa, Swiss, akhir November 2013. Dalam paket Bali ada tiga hal yang menjadi bahasan utama, yaitu paket kebijakan untuk negara kurang berkembang, fasilitasi perdagangan, dan kebijakan mengenai perdagangan produk pertanian.

Dalam proposal kebijakan untuk negara berkembang, diajukan enam poin. Usulan ini pada dasarnya mendapat lampu hijau dari semua delegasi dalam pertemuan di Swiss tersebut. Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya memperjuangkan subsidi bagi sektor pertanian. Tujuannya agar pertanian negara berkembang dan negara maju sepadan sehingga kompetisi ekspor menjadi lebih adil.

FERY FIRMANSYAH


Terpopuler


Angie Pingsan Usai Diperiksa KPK
Chris John Takluk TKO di Tangan Simpiwe Vetyeka
Mutu Pendidikan Indonesia Terendah di Dunia
Dukun Cabuli Janda di Tempat Ibadah
Twitter Siap Diakses tanpa Internet

Berita terkait

Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

28 Februari 2024

Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

Pertemuan G33 bertujuan untuk mengonsolidasikan posisi dan prioritas dalam mendorong tercapainya solusi permanen isu stok pangan publik

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Bantah Menterinya Bertemu Pejabat Israel di Abu Dhabi

27 Februari 2024

Arab Saudi Bantah Menterinya Bertemu Pejabat Israel di Abu Dhabi

Arab Saudi menegaskan posisi Riyadh terhadap masalah Palestina dan dukungan teguh Arab Saudi terhadap rakyat Palestina dalam menghadapi agresi Israel

Baca Selengkapnya

Di Depan Mahasiswa Harvard, Bahlil Singgung Gugatan Uni Eropa di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel

10 Januari 2023

Di Depan Mahasiswa Harvard, Bahlil Singgung Gugatan Uni Eropa di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel

Bahlil Lahadalia menerima kunjungan 50 mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat di kantornya pada Senin, 9 Januari kemarin.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Dulu Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Sekarang Muncul Ekspor Paksa

2 Desember 2022

Jokowi: Dulu Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Sekarang Muncul Ekspor Paksa

Jokowi menekankan bijih nikel yang dilarang ekspor tersebut adalah kekayaan alam Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Mendag Enggan Komentar soal RI Kalah Gugatan Ekspor Nikel

29 November 2022

Mendag Enggan Komentar soal RI Kalah Gugatan Ekspor Nikel

RI kalah atas gugatan ekspor bijih nikel yang diajukan di World Trade Organization. Pemerintah akan mengajukan banding.

Baca Selengkapnya

Sebut Hilirisasi SDA Jadi Sumber Ekonomi Baru, Wamenkeu Singgung Gugatan WTO soal Nikel

29 November 2022

Sebut Hilirisasi SDA Jadi Sumber Ekonomi Baru, Wamenkeu Singgung Gugatan WTO soal Nikel

Suahasil menyinggung langkah Indonesia menyetop ekspor bijih nikel beserta gugatan setelahnya oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut Bali Compendium Jadi Senjata RI Lawan Gugatan di WTO

26 September 2022

Bahlil Sebut Bali Compendium Jadi Senjata RI Lawan Gugatan di WTO

Bahlil menuturkan Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk melawan gugatan di WTO.

Baca Selengkapnya

Kementerian Investasi Gelar TIIWG Kedua, Bahas Reformasi WTO hingga Investasi Berkelanjutan

3 Juli 2022

Kementerian Investasi Gelar TIIWG Kedua, Bahas Reformasi WTO hingga Investasi Berkelanjutan

WIIWG yang digelar Kementerian Investasi akan dihadiri oleh 20 negara anggota G20, 11 negara undangan, dan 7 organisasi internasional.

Baca Selengkapnya

20 Tahun Pascabergabung Dengan WTO, China Berbagi Manfaat Dengan Dunia

10 November 2021

20 Tahun Pascabergabung Dengan WTO, China Berbagi Manfaat Dengan Dunia

Bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada tahun 2001 menjadi peristiwa bersejarah dalam perkembangan China.

Baca Selengkapnya

Indonesia Akan Gugat Uni Eropa ke WTO, Soal Apa?

13 November 2019

Indonesia Akan Gugat Uni Eropa ke WTO, Soal Apa?

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan Indonesia bakal menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baca Selengkapnya