Obligasi Debt Switch Dilelang Lagi  

Kamis, 28 November 2013 20:00 WIB

Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan melakukan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara dengan cara penukaran (debt switch). Lelang tersebut dilakukan melalui MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform.

Ada 10 obligasi negara yang dapat ditawarkan oleh pemegang obligasi negara (source bond) pada lelang penukaran SUN kali ini, yaitu seri FR0032 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2018 dengan kupon 15 persen dan bunga berjalan per unit 57,473.00, serta seri FR0038 yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2018 dengan kupon 11 persen dan bunga berjalan per unit 34,674.00.

Selain itu, seri FR0048 jatuh tempo pada 15 September 2018 dengan kupon 9 persen dan bunga berjalan 19,641.00, seri FR0028 jatuh tempo 15 Juli 2017 dengan kupon 10 persen dan bunga berjalan 38,315.00, FR0060 jatuh tempo 15 April 2017 dengan kupon 6,25 persen bunga berjalan 8,413.00, serta FR0055 jatuh tempo 15 September 2016 dengan kupon 7,375 persen dan bunga berjalan per unit 16,095.

Obligasi lainnya adalah seri FR0030 jatuh tempo pada 15 Mei 2016 dengan kupon 10,75 persen dan bunga berjalan per unit 5,345.00, seri FR0027 jatuh tempo pada 15 Juni 2015 dengan kupon 9,5 persen dan bunga berjalan per unit 44,385.00, seri FR0026 jatuh tempo pada 15 Oktober 2014 dengan kupon 11 persen dan bunga berjalan per unit 14,808.00, serta seri FR0051 jatuh tempo pada 15 Mei 2014 dengan kupon 11,25 persen dan bunga berjalan per unit 5,594.00.

"Pada prinsipnya, semua pemegang seri SUN yang ditawarkan dapat ikut serta dalam lelang tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, harus dilakukan melalui dealer utama yang telah ditunjuk oleh pemerintah," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, dalam siaran persnya, Kamis, 28 November 2013.

Harga penawaran dinyatakan dalam harga bersih (clean price) dengan satuan harga dalam bentuk persentase sampai dengan dua desimal dan kelipatan 0,05 persen. Volume penawaran minimum adalah Rp 1 miliar atau 1.000 unit dengan kelipatan Rp 1 miliar 1.000 unit. Seri obligasi negara yang dapat ditawarkan oleh pemegang obligasi adalah beberapa seri negara yang jatuh tempo pada 2010 hingga 2014.

Adapun obligasi negara penukar (destination bond) yang ditawarkan pemerintah adalah seri FR0070 jatuh tempo pada 15 Maret 2024 dengan tingkat kupon sebesar 8,375 persen. Sementara harga penawaran seri tersebut sebesar 98,75 persen dengan bunga berjalan per unit obligasi pada saat settlement 3 Desember 2013 sebesar Rp 18.277,00.

Saat ini telah terdaftar 19 (sembilan belas) dealer utama, yang terdiri atas 15 bank dan empat perusahaan sekuritas. Dealer utama tersebut adalah Citibank NA, Deutsche Bank, HSBC, Bank Central Asia, Bank Danamon Indonesia, Bank lnternasional Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Panin, Bank Rakyat Indonesia, Bank Permata, Standard Chartered Bank, JPMorgan Chase Bank NA, Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Bank OCBC NlSP, dan Trimegah Securities.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

7 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

7 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

8 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

9 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

28 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

36 hari lalu

CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

40 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

49 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

52 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya