Pertemuan WTO Bali Terancam Buntu  

Rabu, 27 November 2013 19:10 WIB

logozj.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan General Council of WTO di Jenewa yang berakhir pada 26 November 2013 kemarin gagal menghasilkan kesepakatan. Karena itu, timbul kekhawatiran bahwa Konferensi Tingkat Menteri ke-9 di Bali pada 3-6 Desember 2013 mendatang juga bakal menemui jalan buntu.

"Saya tegaskan, pertemuan di Bali belum bisa dinyatakan gagal, perundingan masih akan berlangsung," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Rabu, 27 November 2013.

Bayu menyatakan, pertemuan General Council of WTO di Jenewa sebetulnya telah menyepakati beberapa hal yang rencananya akan menjadi bagian dari Paket Bali. Di antara tiga tema besar itu, draf mengenai paket bagi negara-negara kurang berkembang sebenarnya telah mendapat persetujuan. Sementara dua isu besar lain yakni soal fasilitasi perdagangan dan masalah pertanian masih harus dirundingkan.

Bayu menyebut, dalam paket untuk negara yang kurang berkembang ada enam poin yang dibahas. Di antaranya adalah peraturan mengenai asal barang (rules of origin), pembebasan kuota dan bea masuk (duty free and kuota free), pembebasan ekspor untuk negara-negara penghasil kapas, dan mekanisme monitoring. "Semuanya sebenarnya sudah disepakati," katanya.

Sementara, dalam pembahasan ihwal pertanian, dari tiga poin yang diajukan oleh negara berkembang, dua diantaranya, kata Bayu, sudah hampir mendapat lampu hijau. Dua hal tersebut adalah masalah transparansi tarif dan kuota, serta masalah persaingan ekspor yang di dalamnya termasuk membahas masalah subsidi. Yang masih menjadi ganjalan, kata Bayu, adalah proposal negara berkembang yang dimotori India untuk menambah batas cadangan pangan negara dari 10 menjadi 15 persen. "Untuk masalah ini, negara maju khawatir jika cadangan pangan yang terlalu banyak itu sampai bocor, maka akan mengganggu keseimbangan harga internasional," katanya.

Topik pembahasan terakhir adalah proposal dari negara maju mengenai fasilitasi perdagangan. Intinya adalah bagaimana prosedur kepabeanan untuk ekspor-impor dipermudah. "Saya kira semua negara termasuk Indonesia juga mengupayakan itu, tapi kita masih menunggu komitmen (dari negara maju) apa investasi yang akan diberikan," ujarnya.

Bayu masih optimistis hal-hal tersebut dapat dirampungkan dalam pertemuan di Bali. Namun ia sadar bahwa empat hari adalah waktu yang sangat singkat jika satu rapat harus mendengarkan pendapat 159 orang. "Dari pengalaman, Bali itu punya tuah bisa menyelesaikan masalah yang tersendat, auranya Pulau Dewata bagus untuk menyelesaikan masalah ini."

PINGIT ARIA




Berita terkait

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

32 menit lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

3 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

10 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

11 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

11 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

16 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

16 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

16 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

18 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

19 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya