Kapal tongkang pengangkut kayu Hutan Taman Industri (HTI) melintasi sungai Siak di Perawang, Kabupaten Siak, Riau, (15/3). ANTARA/Fachrozi Amri
TEMPO.CO, Jakarta - Human Rights Watch menemukan bahwa jumlah kayu yang digunakan oleh industri ternyata lebih banyak dari pasokan kayu yang tersedia di Indonesia. Hal ini memunculkan dugaan penggunaan kayu ilegal oleh industri belum bisa dihentikan. Dalam laporan tersebut, jumlah kayu yang digunakan industri furnitur dan pulp ternyata lebih banyak dibandingkan pasokan kayu yang tersedia.
"Pasokan kayu legal lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk industri kayu di Indonesia," kata penulis utama laporan Human Rights Watch berjudul "Sisi Gelap Pertumbuhan Hijau: Dampak Tata Kelola yang Lemah dalam Sektor Kehutanan terhadap Hak Asasi Manusia", Emily Harwell, seperti dikutip laman Reuters, Senin, 11 November 2013.
Laporan tersebut memperkirakan negara seharusnya menerima pendapatan sebesar US$ 2 miliar pada 2011. Dari periode 2007 hingga 2011, pembalakan liar dan salah urus pengelolaan industri lukratif kehutanan telah membuat Indonesia kehilangan pendapatan lebih dari US$ 7 miliar. Menurut laporan tersebut, pada 2011, penerimaan Indonesia dari royalti kayu dan reboisasi mencapai US$ 300 juta. "Angka ini merupakan estimasi awal. Perhitungan belum mencakup kayu-kayu yang diselundupkan," kata Emily.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto, mengatakan perhitungan yang dilaporkan oleh Human Rights Watch hanya merupakan potensi kerugian, bukan angka riil kerugian pemerintah Indonesia. Menurut dia, jika lembaga tersebut sudah memiliki angka yang riil, pemerintah pasti akan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. "Spekulasi boleh saja, namanya juga potensi. Kalau ada yang riil, pasti akan ditindak," katanya.
Mengenai jumlah kayu untuk industri yang lebih banyak dibandingkan pasokan kayu yang tersedia, ia menduga Human Rights Watch ikut menghitung potensi kerugian dari hutan rakyat. Padahal kayu yang dihasilkan hutan rakyat tidak masuk ke negara, tapi pembayaran oleh industri langsung yang dilakukan pada rakyat sebagai penyedia lahan. "Kan memang sudah banyak hutan rakyat. Mungkin mereka menghitung potensi kerugian itu termasuk hutan rakyat, padahal itu kan tidak dibayar ke negara, langsung dibayar pada rakyat," katanya.
