Wapres Boediono menyampaikan Introductory Keynote dalam acara Open Goverment Partnerrship (OGP) Annual Summit 2013, di Queen Elizabeth Convention Centre, London. (foto: jeri wongiyanto/setwapres RI)
TEMPO.CO, London - Maraknya aksi unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum rupanya mengusik Wakil Presiden Boediono. Di sela kunjungan kerjanya ke London, Inggris, mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengimbau para buruh menahan diri.
"Kita ingin kesejahteraan buruh meningkat. Tapi jangan sampai sumbernya sendiri, yakni industri yang mempekerjakan buruh, malah terpukul. Itu tidak kita inginkan bersama," katanya. Menurut Boediono, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para buruh.
Karena itulah, guru besar Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ini meminta buruh memiliki pandangan lebih jauh ke depan.
"Saya ingin kita melihat lebih luas. Harus dipahami bahwa upah tidak hanya untuk yang sudah bekerja, tapi juga untuk para pencari kerja," kata Boediono. Perspektif ini tampaknya luput dipertimbangkan para demonstran. "Kita ingin lapangan pekerjaan bertambah. Jadi harus dilihat dengan lebih luas dan jernih."
Wakil Presiden berada di London untuk mewakili Indonesia menerima tampuk kepemimpinan Open Government Partnerships, sebuah inisiatif mendorong keterbukaan informasi yang digagas Inggris dan Indonesia.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
