Dahlan Diminta Segera Hapus Outsourcing

Reporter

Editor

Abdul Malik

Senin, 28 Oktober 2013 19:43 WIB

Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi long march ke Istana Negara, Jakarta, (16/9). Mereka menuntut pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Bersama Buruh dan Pekerja BUMN (Geber BUMN) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjalankan rekomendasi panitia kerja Komisi IX DPR RI tentang ketenagakerjaan alih daya (outsourcing) perusahaan milik negara. Rekomendasi panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi IX tersebut berisi penghapusan alih daya di BUMN.

"Kami mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengeluarkan instruksi kepada direksi BUMN agar menjalankan rekomendasi panja outsourcing," kata Maruli, perwakilam dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, di Jakarta, 28 Oktober 2013.

Penghapusan sistem kerja tersebut melalui pengangkatan pekerja menjadi pegawai tetap, pemenuhan hak-hak normatif, serta penolakan pemberangusan serikat pekerja (union busting).

Menurut dia, Menteri Dahlan telah berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi panja alih daya dalam periode 15 hari setelah rekomendasi tersebut dikeluarkan pada 22 Oktober lalu.

Maruli menyatakan, jika hingga 12 November nanti belum ada komitmen penuh dari perusahaan BUMN, Gerakan Pekerja BUMN akan melakukan aksi besar-besaran yang melibatkan seluruh pekerja alih daya sekitar 700 ribu orang. “Di PLN sendiri data yang kami terima terdapat 75 ribu pekerja outsourcing," katanya.

Pada 17 Oktober lalu, sekitar 600 pekerja alih daya di PLN Area Surakarta menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Gladag, Surakarta, Jawa Tengah. Mereka menuntut agar Menteri Dahlan mundur dari jabatannya karena hingga saat ini banyak BUMN yang mempekerjakan tenaga alih daya. “Sistem outsourcing tidak manusiawi dan tidak beda jauh dengan perbudakan,” kata koordinator aksi Joko Santoso. (Baca juga : Pekerja Outsourcing PLN Tuntut Dahlan Iskan Mundur)

Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Dahlan terkait desakan gerakan pekerja BUMN tersebut. Namun, ikhwal pekerja alih daya, Dahlan sebelumnya mengatakan akan membentuk anak usaha BUMN yang khusus menampung para pekerja alih daya di lingkungan BUMN. Ide ini, menurut dia, diharapkan dapat memutus penggunaan tenaga alih daya di sejumlah BUMN. (baca juga : Dahlan Iskan Akan Bentuk BUMN Khusus Outsourcing)


ISMI DAMAYANTI
| UKKY PRIMARTANTYO (SURAKARTA)

Berita Terpopuler :
Demo Buruh, Menteri Hidayat Janji Upah Berubah
Dahlan Iskan Sebut Penerima Suap Mesin ATM Diebold

PLN Gandeng Auditor Selandia Baru

Investor Singapura Berminat Kelola Sampah Surakarta

Rustini Bisa Keliling Dunia karena Rajutan

Berita terkait

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

3 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

4 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

19 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.

Baca Selengkapnya

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

19 hari lalu

Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

21 hari lalu

Perkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar

Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

22 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

28 hari lalu

Marak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi

Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.

Baca Selengkapnya

Berkali Banjir di Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta, Dahlan Iskan Pernah Merasa Malu Soal Ini

36 hari lalu

Berkali Banjir di Tol Menuju Bandara Soekarno-Hatta, Dahlan Iskan Pernah Merasa Malu Soal Ini

Ruas tol Sedyatmo yang terhubung dengan pintu masuk Bandara Sekarno-Hatta mengalami banjir kemarin. Banjir ke bandara pernah berkali terjadi.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

37 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

49 hari lalu

Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.

Baca Selengkapnya