Pemerintah Diminta Lindungi Investor di Perbatasan  

Senin, 28 Oktober 2013 13:10 WIB

TNI Angkatan Laut melakukan patroli rutin di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di kawasan perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. ANTARA/Amirullah

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta adanya perlindungan investasi dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan. "Ketika membawa investor untuk berinvestasi, kami mengharapkan ada perlindungan terhadap investasi itu oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakannya harus diperhatikan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Konektivitas Logistik Antar Wilayah Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2013.

Menurut Endang, saat ini ada beberapa pengusaha yang sedang mengerjakan sejumlah proyek untuk pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang terkonsentrasi di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di antara proyek tersebut adalah pembangungan dryport di Kapuas Hulu dan Sanggau.

Selain itu, Kadin juga sudah menawarkan investasi di sektor kelistrikan dengan teknologi tenaga surya, retail, jasa kontruksi untuk infrastruktur sipil seperti jalan, jembatan, dan bangunan, lalu perkebunan hingga pertambangan bauksit.

Endang menyatakan, pemerintah harus menjadi pelopor. Pasalnya, kini di wilayah-wilayah itu masih terjadi kesenjangan dengan negara tetangga. Di Malaysia, misalnya, pemerintah memberi subsidi listrik, gas, hingga gula. "Sementara di tempat kita masih gelap gulita. Padahal, semua infrastruktur itu sangat penting bagi pertumbuhan industri," ujarnya.

Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhatmansyah, mengatakan dalam membangun perbatasan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan, terutama dunia usaha.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki 26 kabupaten yang berada di kawasan perbatasan potensial. Sepuluh di antaranya akan menjadi program unggulan di 2014. Hanya saja, di daerah-daerah itu angka kemiskinan masih sangat tinggi, yakni mencapai 18,31 persen. Di antara faktor-faktor yang berpengaruh adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, belum optimalnya penguasaan teknologi, serta sulitnya akses pasar.

PINGIT ARIA

Berita Terpopuler:
Ini Agenda Aksi FPI Menolak Lurah Susan

Tanah Ahli Waris Adam Malik Dijual Rp 350 Miliar

FPI Akan Demo Jokowi Soal Lurah Susan

Jokowi Kejar-kejar Pelari Kenya

Tak Hanya Susan, FPI Juga Bidik Lurah Grace



Berita terkait

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

8 jam lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

3 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

3 hari lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

4 hari lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

4 hari lalu

RI-China Bahas Kerja Sama Riset di Bidang Pengolahan Nikel

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang bertemu untuk membahas penguatan kerja sama

Baca Selengkapnya

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

4 hari lalu

AXA Mandiri Raup Laba Bersih Rp 1,33 Triliun pada 2023

AXA Mandiri Financial Services berhasil meraup laba bersih senilai Rp 1,33 triliun pada 2023 atau tumbuh 13,2 persen dibanding tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

5 hari lalu

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.

Baca Selengkapnya