TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit mendesak pemerintah untuk menerapkan sistem distribusi bahan bakar minyak bersubsidi tertutup demi menghemat anggaran.
Dia menilai sistem terbuka yang selama ini dijalankan menyebabkan subsidi BBM tidak tepat sasaran. "Saya kira pemerintah memiliki basis data yang baik, hanya butuh kemauan politik untuk melaksanakannya," kata Ahmadi seusai rapat panitia di Gedung DPR, Rabu, 25 September 2013.
Sistem tertutup yang dimaksud adalah menyalurkan BBM bersubsidi berdasarkan kriteria masyarakat yang berhak menggunakannya. Dengan sistem tertutup, kata Ahmadi, pemberian subsidi akan lebih terukur.
Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha, mengatakan sistem distribusi tertutup yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengelompokkan pengguna kendaraan. Pengguna sepeda motor dan nelayan, kata dia, adalah obyek subsidi yang paling tepat. "Jika pemerintah berani menerapkan sistem ini, luar biasa," ujarnya.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengakui kuota BBM sering jebol karena tidak ada aturan pengendalian konsumsi yang memaksa. "Selain itu, penegakan aturan tersebut juga kurang," katanya.
Namun, hal ini dibantah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro, yang mengklaim telah mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dengan maksimal. Contohnya, kata Edy, pemerintah mengimplementasikan peraturan yang melarang pelaku usaha perkebunan dan pertambangan menggunakan solar bersubsidi.
