Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan mengisikan BBM pada sebuah mobil pelanggan di SPBU Coco, Daan Mogot, Jakarta, (5/9). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, mengatakan yakin kartu BBM untuk sistem pembelian non cash bisa mengendalikan kuota konsumsi BBM subsidi agar tidak jebol. Dia mengatakan saat ini pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa bank untuk merealisasikan sistem tersebut.
"Jadi nanti tidak akan ada yang membayar tunai. Nanti akan ketahuan berapa jumlah uang dalam kartu prabayarnya," kata Karen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2013.
Menurut dia, pengawasan akan dilakukan secara otomatis. Jika jumlah kuota BBM pada 2014 sebesar 48 juta kilo liter, maka jumlah vouchernya juga sama. "Jika lebih dari 48 juta, maka itu ada yang manipulasi," katanya. Namun Karen enggan merinci siapa saja yang akan mendapatkan. "Itu BPH Migas," katanya.
Sementara terkait terkait pengadaan alat radio frequency identification (RFID), Pertamina juga mengaku sudah siap. Vice Presiden Fuel Marketing Pertamina, Muhammad Iskandar, mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 263 SPBU di DKI Jakarta yang sudah diinstal RFID. "Sudah 93 persen sistem alatnya dipasang," katanya. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan uji coba penerapan sistem tersebut. Untuk wilayah Jawa-Bali, uji coba akan dilakukan pada awal tahun depan. Sementara penerapan sistem RFID untuk seluruh Indonesia, Iskandar mengatakan pihaknya tetap menargetkan pada Juli 2014. "Kami tetap targetkan Juli 2014," kata dia.
Dalam APBN 2014, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kilo liter dengan anggaran belanja subsidi sebesar Rp 210,7 triliun atau meningkat dibanding anggaran subsidi tahun ini yang mencapai Rp199,9 triliun. Jumlah kuota berdasarkan penerapan sistem RFID, kartu BBM, pengendalian penggunaan BBM untuk perkebunan dan pertambangan, serta konversi BBM ke gas.
