Jokowi: Kebijakan Mobil Murah Itu Salah  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Sabtu, 21 September 2013 14:36 WIB

Halte Transjakarta Dukuh Atas dengan tujuan Ragunan di padati antrian warga Jakarta, (01/01). Meski antrian panjang dan berdesakan warga Jakarta tetap antusias untuk berlibur ke kebun Binatang Ragunan. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, menyatakan kebijakan mobil murah sebagai kebijakan tidak benar. "Enggak bener itu. Yang benar, saat ini adalah kebijakan transportasi umum murah, bis murah, kereta murah," katanya, saat menghadiri dialog pendidikan di Yogyakarta, Sabtu, 21 September 2013.

Jokowi menyatakan, ia tak mempersalahkan jika jalanan di Indonesia, khususnya Jakarta, dibanjiri dengan mobil pabrikan luar negeri. "Sudah saatnya melihat jalanan sendiri, kita menemukan produk Indonesia ada di samping produk Jepang, Korea, Malaysia itu," ujarnya serius.


Ia mempersilakan pemerintah terus-menerus mengundang investor asing masuk ke Indonesia selama itu menyejahterakan nasib masyarakat. Meski untuk merealisasikan mimpi melihat produk mobil lokal beredar di jalanan sekarang prosesnya lama, menurut Jokowi, seharusnya menjadi prioritas pemerintah. "(Industri mobil lokal) itu bisa jadi sesuatu yang prinsipil, yang asli dan original Indonesia, yang bisa dibanggakan. Karena sekarang banyak produk tak prinsipil sudah ikut masuk ke Indonesia," tuturnya.

Menurut dia, pemerintah pusat masih angin-anginan memperlakukan industri lokal. Pemerintah, menurut dia, sangat kurang ketika diminta dorongan pada rintisan industri lokal, khususnya otomotif, yang mencoba berkembang sehingga pabrikan luar terus mendominasi tanpa pesaing dari dalam.

PRIBADI WICAKSONO


Terhangat:
Penembakan Polisi | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Mobil Murah


Baca juga:

Satu Pelaku Penembakan Briptu Ruslan Ditangkap

Ahok Melunak Soal Mobil Murah Usai Bertemu Wapres

Surat Terbaru Vicky Prasetyo Diduga Palsu

Anak Korban Penyekapan: Ayah Kepalanya Gundul

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya