Sejumlah pemudik sepeda motor merebahkan badannya di pinggir jalan Patok Besi, Subang, Jawa Barat (4/8). Meskipun banyak terdapat tempat istirahat bagi para pemudik di sepanjang Jalur Pantura, tak jarang dijumpai pemudik yang melepas lelah di pinggir jalan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Infrastruktur dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi mengusulkan agar ada rapat koordinasi untuk menangani masalah jalan Pantai Utara (pantura). Dia menilai permasalahan Pantura tak bisa diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan saja, tapi harus dari lintas kementerian.
Mulyadi menunjuk kapasitas muatan truk yang melebihi ketetapan yakni 10 ton. Itu jelas bukan hanya pekerjaan PU tapi ranahnya Kementerian Perindustrian. Sementara sanksinya wewenang polisi.
"Ini kan penting nanti kalau ada rapat. Apakah nanti Kementerian Perindustrian tak mengizinkan memproduksi mobil yang sumbunya tak sesuai dengan tonase yang diangkut," kata Mulyadi dalam Rapat Kerja dengan Kementerian PU, Kementerian PDT, dan Kementerian Perumahan Rakyat di Senayan, 3 September 2013.
"Ini masalah tonase dan sumbu kan problem lama. Tapi kok belum selesai-selesai." Oleh karenanya, Mulyadi melanjutkan, diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk menangani permasalahan jalan. "Supaya tak jadi debat kusir dari tahun ke tahun," ujar dia.
