TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh fraksi di DPR menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Hari ini, Senin, 2 September 2013 sembilan fraksi DPR, melalui wakilnya masing-masing, menyampaikan pandangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2012 di hadapan Menteri Keuangan Chatib Basri.
Seluruh fraksi menyatakan dapat menerima laporan itu, meski mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami dapat menyetujui RUU ini untuk dibahas dalam tingkat berikutnya asal pemerintah menindaklanjuti sejumlah temuan BPK dalam laporan ini," ujar juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muhammad Mulyadi saat membacakan pandangan mini fraksi bersama anggota Badan Anggaran DPR.
PDIP memberikan catatan lain terhadap pemerintah. "Penggunaan anggaran harus ada konsep yang jelas agar masalah penyelewengan anggaran atau inefisiensi penyerapan anggaran tidak terus berulang setiap tahun."
Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah meningkatan kualitas pada lembaga pemerintahan yang pengelolaan anggarannya menurun. "Harus ada evaluasi terhadap lembaga negara seperti kementerian yang opini laporan keuangannya menurun," kata dia.
Hal senada diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Hidayat. Dia mengatakan fraksi PKS menilai banyak lembaga pemerintahan yang belum optimal dalam penyerapan anggaran. "Proses penganggaran di setiap lembaga harus diperbaiki."
Sementara itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal dalam setiap lembaga maupun kementerian. "Dalam penggunaan anggaran masih ditemukan ketidakpatuhan dalam realisasi," ujar juru bicara PPP Reni Marlinawati. Dia berharap pemerintah memberikan sistem imbalan dan sanksi bagi lembaga sesuai dengan prestasi lembaga dalam menggunakan anggarannya.
PPP menginginkan dalam laporan keuangan tahun berikutnya opini BPK bisa naik kelas. "Jangan puas hanya wajar dengan opini," ujarnya. Selain itu fraksi PPP juga menyarankan adanya sanksi bagi lembaga yang penyerapan anggarannya di bawah 85 persen.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
6 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
