TEMPO.CO, Jakarta- Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat menilai tarif batas atas penerbangan masih memadai hingga saat ini. Karena itu, ketentuan tarif batas atas maskapai menyusul kenaikan BI rate dan melemahnya rupiah dinilai belum perlu diubah. "Saya rasa masih belum harus direvisi," kata Ketua Komisi Perhubungan DPR, Laurens Bahang Dama, saat dihubungi Senin, 2 September 2013.

Meski demikian, kata dia, Komisi V berencana menggelar rapat dengan Kementerian Perhubungan mengenai hal tersebut. Laurens menjelaskan, kondisi BI rate dan rupiah saat ini masih bersifat sementara. "Kami akan tanyakan dulu kepada Kementerian Perhubungan, bagaimana kebutuhannya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Asociation (INACA), Emirsyah Satar menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini berimbas pada industri penerbangan. "Kami sedang rapatkan di INACA," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa pekan lalu.

Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di atas Rp 10 ribu saat ini, kata Emirsyah, maskapai mulai berpikir untuk menaikkan harga tiket. Emirsyah yang juga menjabat Direktur Utama Garuda Indonesia menuturkan, jika diperlukan, asosiasi akan meminta kenaikan tarif batas atas kepada Kementerian Perhubungan.

"Mungkin kami akan sampaikan kalau sejumlah anggota sepakat," ujarnya. Ia mengungkapkan, nilai tukar dolar AS berpengaruh terhadap biaya sewa pesawat serta pembelian avtur.

Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri memperkirakan pelemahan nilai tukar rupiah masih akan berlanjut hingga awal 2014 mendatang. Meski begitu, kata dia mengatakan pemerintah akan berupaya menjaga agar nilai agar tetap sesuai dengan asumsinya.

"Pemerintah masih memiliki optimisme terhadap perkiraan pergerakan rata-rata nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat pada kisaran Rp 9.750 per dolar AS," kata Chatib.

MARIA YUNIAR

Topik Terhangat

Polwan Jelita | Lurah Lenteng | Rupiah Loyo | Konvensi Demokrat | Suap SKK Migas

Berita Terkait
Anton dan Mirza Calon Deputi Gubernur Senior
Neraca Pembayaran Indonesia Defisit US$ 2,5 miliar
Hendar Resmi Jadi Deputi Gubernur BI