Asumsi Makro APBN 2014 Disepakati di DPR

Reporter

Editor

A.a.Gde Bagus Wahyu Dhyatmika

Jumat, 30 Agustus 2013 10:26 WIB

Olly Dondokambey. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Komisi XI Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati asumsi makro untuk Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Kesepakatan diambil dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas dan Kepala BPS di DPR, Kamis, 29 Agustus 2013.

"Komisi XI DPR RI meminta pemerintah untuk berupaya lebih keras menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan target-target rencana pembangunan jangka menengah nasional," kata Ketua Komisi Keuangan, Olly Dondokombey, saat memimpin rapat.

Pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6 persen, inflasi 5,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen dan nilai tukar rupiah Rp 10.500 per dolar Amerika Serikat.

Sebelumnya, dalam nota keuangan, pemerintah mengajukan pertumbuhan ekonomi berada di level 6,4 persen, inflasi 4,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen, dan nilai tukar Rp 9.750 per dolar AS.

MARTHA THERTINA

Terhangat:
Lurah Lenteng Agung | Pilkada Jatim | Konvensi Partai Demokrat

Berita Populer
Dipimpin Lurah Susan, Warga Lenteng Tak Ambil Pusing
8 dari 10 Analis Jagokan Jokowi Jadi Presiden
Foto Mesra, Bella dan Sang Jenderal Beredar Luas
Bella Saphira-Agus Surya Bakti Nikah Jumat Besok
Mahfud Md. Tolak Ikut Konvensi Demokrat

APBN DPR

Berita terkait

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya