TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan pemerintah saat ini belum siap terhadap dampak penerapan tax amnesti. Ketiadaksiapan pemerintah dilihat dari perangkat yang belum memadai ketika pengampunan pajak diterapkan. ?Kalau pemerintahnya belum siap nanti seperti Meksiko. Setiap pemerintah baru diberi tax amnesty,? kata Faisal di Jakarta, Senin (8/11). Menurut Faisal sebelum memutuskan kebijakan ini perlu kiranya dilakukan penguatan perangkat hukum dan teknologinya untuk mengawasi prosesnya. Dia mencontohkan saat ini pemerintah belum memiliki teknologi informasi untuk memonitor seluruh pergerakan uang pengusaha seperti konsolidasi pajak. ?Jika tetap diterapkan tetapi belum siap, nanti setelah diberikan tax amnesti habis itu dia melakukan kebohongan lagi,? ujarnya.Namun Faisal mengakui usaha pembenahan perangkat itu sedang dilakukan pemerintah. Depatemen Keuangan saat ini telah mengodok kemungkinan lanjutan dari penerapan tax amnesti. Tetapi Faisal tidak yakin dalam waktu cepat bisa terselesaikan. ?Saya rasa kalau targetnya Pak Yusuf Anwar 100 hari pertama, mimpi,? ujarnya. Menurutnya, paling tidak pada 2006 nanti perangkat penerapan tax amnesti bisa diterapkan. Sedang efektifitas penarikan dana dari pembebasan pajak ini, Faisal mengatakan sangat bergantung pada saat pelaksanaannya. Selain itu juga persetujuan rate antara pemerintah dengan pengusaha. ?Pemerintah maunya 20 persen, pengusaha maunya 2 persen bayar pajaknya,? katanya. Selama persetujuan ini belum terpenuhi maka pembayaran pajak juga akan tersendat. Menurutnya, dalam besaran 10 persen saja pengusaha juga merasa keberatan. ?Sepuluh juga rasanya berat. Katakanlah mungkin 5 persen dari US$ 5 miliar. Kan lumayan,? katanya.Muchamad Nafi?Tempo