Bhatoegana Bantah Ada Legislator Main Tender Migas

Rabu, 21 Agustus 2013 23:23 WIB

Sutan Bhatoegana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Sutan Bhatoegana, mengaku belum mendengar adanya anggota parlemen yang 'bermain' tender minyak dan gas. Bila ada yang bermain, kata Sutan, itu hanya oknum nakal.

"Kalau ada anggota dewan yang bermain itu oknum nakal," kata Sutan ketika dihubungi Rabu, 21 Agustus 2013. Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak segan mencokok oknum DPR itu bila melakukan korupsi.

Sutan mengatakan seluruh anggota Komisi Energi DPR sudah sepakat untuk selalu bertemu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara bersama-sama di Kompleks Parlemen Senayan.

Namun, kata Sutan, bisa saja ada oknum anggota DPR yang bertemu secara pribadi dengan pimpinan SKK Migas tanpa diketahui oleh rekannya sesama legislator.

Sutan sendiri membenarkan bila ada mafia atau calo migas yang bermain di tender penjualan minyak. Buktinya, kata dia, tertangkap tangannya Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas Non aktif. Namun dia tak memaparkan bentuk permainan calo migas. Dia mengaku tak mengetahui kemungkinan calo migas itu berasal dari parlemen atau tidak.

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini non-aktif ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan menerima suap dari Kernel Oil, Pte, Ltd. KPK menyita uang senilai 400.000 dollar AS, 90.000 dollar AS, dan 127.000 dollar Singapura dari kediaman Rudi. KPK juga menyita sepeda motor bermerek BMW dengan pelat nomor B-3946-FT.

SUNDARI


Berita Terpopuler:
5 Teknologi yang Mengancam Manusia

Ini Kronologi Aksi Gadis Pemotong 'Burung'

Sidang Kasus Cebongan, Hakim dan Oditur Ketakutan

Mantan Napi Ungkap Kengerian Penjara Korea Utara

Beragam Penyebab Rupiah Terjun Bebas

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

13 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya