Kasus Rudi Tak Pengaruhi Tender Crude Oil di ESDM

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 19 Agustus 2013 06:23 WIB

Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo mengatakan tak akan ada pengawasan ketat atas pelaksanaan proses tender penunjukan penjual minyak mentah bagian negara yang rencananya digelar Senin 19 Agustus 2013. Menurut dia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah memiliki peraturan tata kelola pelaksanaan tender yang baik.

"Sebetulnya prosedur di SKK Migas sudah bagus, tinggal melaksanakan saja. Mengenai kasus yang sempat ramai, ya tidak masalah, toh kami tidak berasumsi apa yang diberitakan di media itu ada kaitannya dengan pelaksanaan tender besok," kata Susilo saat dihubungi Tempo, Ahad, 18 Agustus 2013.

Ia juga mengatakan tak memerlukan pengawasan ekstra atas kegiatan operasional di SKK Migas. Baik Komisi Pengawas maupun Kementerian ESDM juga tidak diharuskan mengawasi proses tender yang merupakan bagian dari tugas operasional institusi yang sebelumnya bernama BP Migas tersebut. "Komisi Pengawas hanya mengawasi kegiatan strategis, bukan operasional seperti tender. Itu urusan SKK Migas, sudah menjadi tupoksi dia," ujarnya.

SKK Migas memang memiliki dan menangani divisi komersial, di mana salah satu tugas pokoknya melakukan aktivitas jual beli minyak yang menjadi bagian negara. Namun, karena institusi ini bukan merupakan suatu badan usaha, ia diharuskan menunjuk badan usaha lain untuk melaksanakan aktivitas tersebut melalui mekanisme tender. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas.

Dalam beleid tersebut, penunjukkan sekaligus pengawasan penjual minyak dan gas bumi bagian negara adalah tugas SKK Migas, secara khusus Deputi Pengendalian Komersial.

Kendati demikian, menurut Susilo bukan berarti kegiatan SKK Migas tak memerlukan pengawasan. Selama ini, selain pengawasan internal dari audit internal institusi, SKK Migas juga diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan serta Kementerian ESDM. "SKK Migas tetap melaporkan kegiatannya ke badan-badan tersebut, namun koordinasi sehari-hari dia memiliki tupoksi," ujarnya.

Jumat kemarin, Pejabat sementara Kepala SKK Migas, Johanes Widjonarko mengatakan lelang tender penjual minyak dan kondensat bagian negara akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Rencananya, lelang kondensat dari Terminal Minyak Senipah, Blok Mahakam, Kalimantan Timur sekitar 400.000-500.000 barel akan digelar pada Senin, 19 Agustus 2013.

Ia memastikan kasus dugaan suap dari Kernel Oil Pte.Ltd kepada Kepala SKK Migas non aktif Rudi Rubiandini tak akan menggangu jadwal lelang. Kendati demikian, Kernel Oil, yang salah satu trader terdaftar di SKK Migas akan dinonaktifkan sementara waktu hingga kasus hukum yang menjeratnya selesai.

AYU PRIMA SANDI | BERNADETTE CHRISTINA

Topik Terhangat:
Suap SKK Migas
| Penembakan Polis| Sisca Yofie |Konvensi Partai Demokrat| Rusuh Mesir



Berita Terpopuler:
Ada 4 Polisi, Kenapa Bripka Maulana yang Ditembak?

Pengemudi Honda Jazz di Depok Masih Bungkam

BPK Temukan Cost Recovery Ilegal Rp 2,25 Triliun

Begini Cara Penembak Polisi Rampas Motor Satpam

Ini Ciri Penembak Polisi di Pondok Aren







Advertising
Advertising

Berita terkait

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

14 hari lalu

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.

Baca Selengkapnya

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

2 Maret 2024

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.

Baca Selengkapnya

34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

18 Januari 2024

34 Ribu Rice Cooker Gratis Telah Dibagikan, Terbanyak Jawa-Bali

Jawa-Bali merupakan daerah yang paling banyak menerima rice cooker gratis. Total anggaran program ini Rp 347 miliar.

Baca Selengkapnya

Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

16 Oktober 2023

Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah, Apa Saja?

MKementerian ESDM akan memberikan bantuan 600 ribu unit rice cooker secara gratis, apa syaratnya?

Baca Selengkapnya

Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

26 Juli 2023

Indosolar Expo 2023: Upaya Bersama Bangkitkan Energi Surya Indonesia

Energi surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Baca Selengkapnya

5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

11 Februari 2023

5 Provinsi Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

Inilah 5 Provinsi Penghasil emas terbesar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

11 Februari 2023

Turunkan Emisi Efek Rumah Kaca, Kementerian ESDM Percepat Pengembangan Sektor Panas Bumi

Kementerian ESDM terus mengembangkan sektor panas bumi untuk menurunkan efek rumah kaca.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

10 Februari 2023

Menteri ESDM: Ekspor Emas Dihentikan Bertahap

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor emas akan dilakukan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

7 Februari 2023

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

6 Februari 2023

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.

Baca Selengkapnya