TEMPO.CO, Tokyo -Jepang untuk pertama kalinya mencatatkan utang melebihi 1.000 triliun yen. Total utang Jepang mencetak rekor baru, mencapai 1.008,6 triliun yen atau US$10,46 triliun sampai Juni 2013. Jumlah ini naik 1,7 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
Jumlah utang terbesar di dunia ini mendorong Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, untuk menaikkan pajak penjualan dua kali lipat demi menjaga kestabilan keuangan pemerintah. Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service kemarin mengingatkan bahwa memburuknya kondisi keuangan akan menghapus tingkat kepercayaan investor pada obligasi pemerintah.
"Nilai utang yang terus merangkak naik memicu Abe untuk meningkatkan besaran pajak penjualan. Kebijakan ini harus dilakukan oleh pemerintahan Abe," kata ekonom di Royal Bank of Scotland Group Plc, Hanhua Wang seperti dikutip laman Reuters, Jumat,9 Agustus 2013.
Pemerintah Jepang sebelumnya memang berencana untuk menaikkan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen. Pada Oktober 2015, pemerintah akan menaikkan lagi pajak penjualan menjadi 10 persen. Tapi pemerintahan Abe baru akan memutuskan apakah kebijakan ini jadi diimplementasikan atau tidak pada bulan September, atau setelah data produk domestik bruto Jepang dirilis.
Total utang Jepang lebih besar dua kali lipat dari besaran ekonomi negara tersebut. Defisit fiskal akan naik menjadi 10,3 persen, dari posisi sebelumnya 9,9 persen dibanding total PDB. Secara umum, tunjangan kesejahteraan naik menjadi 103 triliun yen pada 2010 dari 47 triliun yen pada 1990. "Reformasi pajak dan pemangkasan belanja untuk tunjangan kesejahteraan akan membantu pemerintah dalam mengurangi defisit," kata Wakil Presiden Moody's Investor, Thomas Byrne.
ANANDA TERESIA/REUTERS
Berita terkait
Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel
4 hari lalu
Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.
Baca SelengkapnyaBayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit
24 hari lalu
Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali
52 hari lalu
Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T
55 hari lalu
Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong
56 hari lalu
NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi
57 hari lalu
Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
57 hari lalu
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
57 hari lalu
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah
57 hari lalu
Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta
58 hari lalu
Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024
Baca Selengkapnya