TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana, mengusulkan agar pengerjaan feasibility study dan pembangunan proyek Kawasan Strategis Industri Selat Sunda (KSISS) didominasi oleh pemerintah. "Pemerintah harus jadi mayoritas," kata Armida saat acara buka bersama di Kantornya, Rabu malam, 1 Agustus 2013.
Menurut Armida, pembangunan mega proyek kawasan strategis dan jembatan penghubung Jawa-Sumatera ini merupakan momentum penting untuk menunjukkan kemampuan anak bangsa. Banyak ahli konstruksi yang mampu untuk membangun kawasan tersebut. "Meskipun tidak seratus persen dari dalam negeri, tapi insinyur kita harus diberikan kesempatan," katanya.
Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai rencana pembangunan kawasan Selat Sunda. Dalam rapat terakhir yang digelar Tim 7, ada dua opsi pengerjaan studi kelayakan kawasan. Pertama, menggunakan dana APBN. Kedua, kolaborasi antara BUMN dan pemrakarsa konsorsium BUMND Banten dan Lampung dengan Artha Graha Network-Graha Banten Lampung Sejahtera.
Armida mengakui jika Tim 7 cenderung untuk mengkolaborasikan antara BUMN dan pemrakarsa. Namun karena tidak hadirnya Menteri Keuangan, rapat tersebut tidak membuat satu keputusan tetap. "Harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan," katanya.
Menurut Armida, kolaborasi antara pemerintah melalui BUMN dengan pemrakarsa merupakan solusi yang lebih bisa diterima. Tapi dia kembali menegaskan jika pemerintah harus mendominasi dalam pengerjaan proyek itu. "Sebenarnya bisa mengambil gampang dengan memberikan ke swasta dan asing, tapi nanti kita hanya penonton dan tidak dapat apa-apa," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan, pihaknya akan memberi keputusan saat rapat dengan tim 7. Dia tidak mau menjawab opsi mana yang akan dipilih Kementerian Keuangan untuk proyek tersebut. "Keputusan akan kami sampaikan dalam rapat resmi. Yang jelas kami tetap berpegang pada governance," kata Chatib.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
