TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah aktivis dan profesional dari berbagai bidang hari ini (27/10) mendeklarasikan berdirinya BUMN Watch. Lembaga ini didirikan untuk mengawasi pengelolaan aset-aset negara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena rakyat tidak lagi bisa menyerahkan fungsi pengawasan hanya kepada wakil-wakilnya di DPR. Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengatakan bahwa pengawasan publik adalah merupakan kata kunci untuk memperbaiki kinerja BUMN. Ia menambahkan, di antara soko guru ekonomi yang ada, BUMN adalah yang termasuk masih memiliki eksistensi kuat dan sangat diharapkan kontribusinya bagi negara. "Sayangnya, sampai sekarang BUMN tidak kunjung lepas dari stigma serba negatif. Mulai dari sarang KKN, sapi perah dan sumber dana dari segelintir elite kekuasaan," katanya. Oleh karena itu, menurut Naldy, BUMN harus diselamatkan dengan cara pemerintah baru harus komit melaksanakan agenda reformasi BUMN dan rakyat yang mengawasi. Sementara itu pengamat BUMN dari Universitas Gajah Mada Refrisond Baswir mengharapkan agar BUMN Watch nantinya bisa bekerja secara obyektif dan tidak masuk dalam sistem birokrasi BUMN. Bila masuk dalam sistem, menurut Baswir, tidak akan terjadi perubahan pada tubuh BUMN. "Jangan sampai BUMN Watch menjadi sekutunya BUMN," katanya. Ichsanudin Noorsi, mantan anggota DPR yang sekarang menjadi salah satu komisaris BUMN mengatakan, meskipun terbentuknya BUMN Watch ini bisa dikatakan terlambat, namun itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dia mengharapkan agar BUMN Watch bisa secara proaktif mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk mengawasi pergantian direksi-direksi BUMN. Erwin Daryanto - Tempo