TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah daerah miminta adanya kebijakan yang berbeda (differential policy) atas peraturan sektor ekonomi. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Fadel Muhammad mengatakan, selama ini masih ada peraturan pemerintah yang sentralistis. "Kalau tidak begitu tidak bisa tumbuh investasi di daerah," kata Fadel usai pelantikan presiden dan wakil presiden di gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (20/10).Beberapa kebijakan yang masih mengganjal pertumbuhan ekonomi daerah, menurut dia, seperti perbankan, investasi, serta pajak badan. Selama ini, ketiga hal tersebut masih ditentukan pemerintah pusat. Padahal, setiap wilayah mempunyai kemampuan dan potensi berbeda. Dia mencontohkan kebijakan berdasarkan kemampuan daerah sudah dilakukan di beberapa negara seperti di Thailand dan Vietnam. Hasil dari kebijakan itu menunjukkan peningkatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah mendatang dapat memberlakukan kebijakan yang berbeda itu. "Fiskal, perpajakan, itukan masih central line. Sekarang kita perlu kebijakan per pulau atau per provinsi. Jangan disamakan semua tempat," kata Fadel yang juga Gubernur provinsi Gorontalo ini.Selain itu, dia juga mengatakan, ekspor mikro merupakan hal yang penting untuk harus dibenahi oleh pemerintahan Yudhoyono, terutama pada penguatan kekuatan ekonomi di tingkat pemerintah daerah yang paling bawah seperti pedesaan. "Artinya bagaimana bisa menggerakkan desa, kecamatan. Selama ini belum pernah (diperhatikan)," katanya. Secara umum, Fadel mengatakan ada empat hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan daerah. Pertama pembedaan pajak diantara daerah, kedua penguatan otonomi daerah. "Kita minta daerah diberi kekuasaan hal-hal yang berbau otonomi daerah," jelasnya. Ketiga, realisasi dari UUD No 22 tentang Otonomi Daerah yang saat ini telah diperbaharui. Dan yang keempat, agar pemerintah nasional secara sungguh-sungguh melakukan pemberdayaan daerah. "Pemerintahan nasional masih belum sepenuh hati melepaskan (kekuasaan) ke daerah," katanya.Muhamad Nafi - Tempo