Hatta Desak Menkeu Putuskan Divestasi Newmont
Selasa, 9 Juli 2013 20:39 WIB
Hatta Rajasa, pejabat sementara menteri keuangan, memberi ucapan selamat kepada menteri keuangan Muhammad Chatib Basri usai acara pelantikan di Istana Negera, Jakarta, (21/5). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mendesak Menteri Keuangan Chatib Basri agar segera mengambil keputusan soal divestasi 7 persen saham Newmont. Hatta meminta agar pembelian sisa saham tersebut tidak diambil oleh pemerintah pusat, tapi diberikan kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. "Sudah. Berikan saja ke pemerintah daerah. Jangan digantung-gantung. Segera selesaikan," kata Hatta di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 9 Juli 2013. Menurut Hatta, rencana pemerintah pusat untuk membeli saham Newmont sudah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan d an Mahkamah Konstitusi. "Kalau misalnya pemerintah daerah tidak mau, baru berikan kepada Badan Usaha Milik Negara," katanya. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Chatib Basri tidak mau berkomentar soal divestasi Newmont. Dia mengaku belum mempelajari hal tersebut. "Saya harus pelajari dulu," katanya.ANGGA SUKMA WIJAYA Topik terpopuler: Penemu Muda | Bursa Capres 2014 | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh Berita lainnya:Modus Baru, Bobol ATM Tanpa Mengurangi Saldo Bos Sanex Steel Disebut Pernah Setor Anas Rp 5 Miliar Usut Korupsi, Jenderal Heru Malah Dihukum 6 Bulan5 BUMN yang Diduga Saweran untuk Anas Urbaningrum
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
2 hari lalu
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali
Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.
Baca Selengkapnya
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
4 hari lalu
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Baca Selengkapnya
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
9 hari lalu
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
10 hari lalu
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
11 hari lalu
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hatta Rajasa: Puasa Berjalan Damai Meski Ada Sengketa Pilpres
25 hari lalu
Hatta Rajasa: Puasa Berjalan Damai Meski Ada Sengketa Pilpres
Hatta Rajasa mengklaim suasana Ramadan dan Idulfitri pasca-pilpres 2024 lebih damai ketimbang 2019.
Baca Selengkapnya
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
30 hari lalu
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Baca Selengkapnya
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
42 hari lalu
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
51 hari lalu
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
54 hari lalu
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
12 jam lalu
19 jam lalu