Seorang warga miskin menunjukkan Rp 300 ribu seusai mengantri untuk mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) di Kantor Pos Besar Semarang, Sabtu (22/6). Kantor Pos Semarang mendistribusikan BLSM kepada 1.091 warga di tujuh kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah.(Tempo/ Budi Purwanto)
TEMPO.CO, Karanganyar - PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai penyalur Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.
Sebanyak 15,5 juta warga miskin masuk dalam daftar penerima. Namun ternyata ada kisruh dalam BLSM. Banyak warga miskin tidak masuk daftar, di sisi lain ada masyarakat mampu yang justru menerima BLSM. Alhasil Kantor Pos menjadi sasaran tembak karena dinilai tidak profesional dalam menyalurkan BLSM.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyadari penunjukan PT Pos Indonesia berpotensi menjadikan PT Pos sebagai pihak yang disalahkan dalam kisruh BLSM.
Tapi dia tidak mempermasalahkannya. "Biarin Kantor Pos jadi sasaran tembak kisruh BLSM," katanya di Karanganyar, Jumat, 28 Juni 2013. Menurut dia, tidak ada yang tidak menjadi sasaran tembak di Indonesia. Sehingga yang dialami Kantor Pos dianggap sudah biasa.
Ketika ditanyakan posisi Kantor Pos sebagai pihak yang disalahkan bisa mempengaruhi motivasi pegawai, dia mengaku tidak jadi persoalan. "Kalau berpengaruh ke motivasi bekerja pegawai, nanti dibangun lagi," ujarnya.
