Menko Perekonomian Hatta Rajasa beri keterangan pada para media di Gedung KPK, Jakarta, (13/6). Hatta datangi KPK untuk rapat koordinasi kebijakan alokasi gas dan revitalisasi industri pupuk bersama Wamen ESDM, Kepala SKK Migas serta perusahaan pupuk dan gas. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan bahwa kesalahan yang terjadi pada penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat akan dirapatkan oleh pejabat desa atau kelurahan setempat.
"Di musyawarah desa orang yang tak berhak terhadap BLSM akan mengembalikan kartu. Lalu kartu itu akan disalurkan kepada yang berhak," ucap Hatta di hadapan puluhan penerima BLSM di kantor pos Kramat Jati pada Selasa, 25 Juni 2013. Kantor POS Kramat Jati sendiri membagikan BLSM untuk tiga kelurahan, yakni Kramat Jati, Makassar, dan Cililitan.
Hatta juga menjelaskan mengenai laporan bahwa ada 2 ribu kartu BLSM yang salah sasaran. Jumlah tersebut adalah dari lebih dari 5 juta kartu yang telah dibagikan. "Kesalahan itu akan dilakukan perbaikan." Mekanisme pengaduan, lanjut Hatta, masih tetap berjalan. Ia juga memaklumi adanya margin error bahwa ada yang merasa tidak dapat padahal ia berhak. "Tapi keadaan ini lebh baik dari tahun 2008 dan 2005," kata Hatta.
Hatta mengatakan juga bahwa tidak akan ada penambahan dana untuk mengantisipasi kartu BLSM yang salah sasaran. "Dana tidak mungkan ada penambahan karena alokasinya sudah diketok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013," ucap Hatta.
Untuk masalah pengawasan, Hatta mengatakan bahwa telah ada tim pemantau pembagian BLSM dari tiap-tiap kementerian dan satuan tugas di masing-masing daerah. "Data update dari tiap waktu selalu masuk dalam saluran informasi pemerintah," kata Hatta. Itu juga, kata Hatta, termasuk untuk pengaduan dan saran dari seluruh masyarakat yang nantinya akan direspons pemerintah.
