Pemilihan Anggota BPK, Demokrat Belum Bulat

Reporter

Selasa, 25 Juni 2013 15:17 WIB

Anggota Komisi II Ramadhan Pohan memasukkan kertas pemungutan suara dalam pemungutan suara anggota KPU dan Bawaslu di Kompleks DPR Senayan,(22/3). ANTARA/Rosa Panggabean/nz/12.

TEMPO.CO, Jakarta -- Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Achsanul Qasasi mengatakan fraksi Demokrat belum memutuskan secara resmi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang akan dipilih. "Nanti sore baru kami putuskan, peta suara bisa berubah," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2013.


Komisi Keuangan DPR akan memilih satu dari 21 calon anggota BPK Selasa malam nanti pukul 19.00 WIB. Pemilihan tertutup itu untuk menggantikan Taufiequrachman Ruki yang pensiun Mei lalu.

Menurut Achsanul, ada dua nama calon anggota BPK yang menguat di kalangan Komisi Keuangan, yaitu Muchayat dan Agus Joko Pramono. Kabar yang beredar Muchayat disokong politikus Demokrat sedangkan Agus Joko disokong banyak politikus Golkar. Kedua fraksi besar ini belum menyatakan sikapnya untuk memilih calonnya.

Komisi Keuangan DPR sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 21 calon anggota BPK pada Rabu pekan lalu. Pada hari ini, Komisi menjadwalkan akan melakukan pemilihan satu orang dari seluruh calon untuk meneruskan masa jabatan Taufiequrachman Ruki selama 1 tahun 4 bulan.

Nama Muchayat saat ini menjadi sorotan media. Selain sebagai salah seorang calon kuat, mantan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini juga diduga berperan dalam mengatur kemenangan Adhi Karya dalam proyek pembangunan stadion Hambalang yang juga diaudit oleh BPK.

Muchayat, adalah ayah dari Munadi Herlambang yang merupakan salah seorang pemilik perusahaan subkontrak PT Dutasari Citralaras. Dia juga sudah beberapa kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun Agus Joko adalah tenaga ahli anggota BPK, Bahrullah Akbar. Sejak mendaftar menjadi calon, Agus Joko kerap bergerilya ke sejumlah politikus. Termasuk melobi Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan. Agus Joko juga disebut-sebut mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, PPP, dan PKS.

Adapun calon lain yang berpotensi menjadi kuda hitam adalah Parwito. Mantan Jurnalis Bisnis Indonesia itu merupakan staf ahli BPK bidang politik, hukum, dan keamanan. Statusnya sebagai tenaga ahli BPK karena dekat dengan Kepala BPK Hadi Poernomo. Hadi menyokong penuh pencalonan Parwito. Hadi kerap mengenalkan figur Parwito kepada politikus di Demokrat dan Golkar.

ANGGA SUKMA WIJAYA | AKBAR
Terhangat:
Ridwan Kamil
| Razia Bobotoh Persib| Puncak HUT Jakarta| Penyaluran BLSM| Ribut Kabut Asap


Baca Juga:

Ada Caleg Bekas Model Porno dan Temperamental

Ayi Vivananda Bakal Gugat Hasil Pilkada Bandung

Soal Asap, SBY Sesalkan Komentar Anak Buahnya

Pernikahan Darin-Luthfi Tak Tercatat di KUA

Alasan Darin Mumtazah Mangkir dari Panggilan KPK

Gadis Berwajah Nenek-nenek Ini Jalani Operasi

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

3 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

39 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

42 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

42 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

42 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

42 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

42 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

43 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

43 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

46 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya