TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan pemerintah akan segera membayar hutangnya kepada PT Pertamina (Persero). Sinyal ini ia terima ketika melakukan rapat kordinasi dengan jajaran menteri, yang diantaranya dihadiri Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo kemarin 20 Juni 2013 di Bank Indonesia.
"Diantaranya membahas tagihan bagi Pertamina yang diatas Rp 25 triliun segera dilunasi dalam beberapa hari ini satu atau dua hari ke depan, supaya likuiditas Pertamina cukup," katanya di Kementerian BUMN Jumat 21 Juni 2013. Uang itu kata dia akan dibayarkan melalui APBN, namun ia tidak merinci apakah akan dilakukan pembayaran lunas atau cicicilan. "Sesuai yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan saja," katanya.
Per Desember 2012, total piutang kepada pemerintah US$ 2,84 miliar (Rp 28,2 triliun), naik dari 2011 sebesar US$ 1,47 miliar. Adapun piutang entitas anak usaha ke pemerintah sebesar US$ 140,8 juta (Rp 1,39 triliun). "Secara konsolidasi, piutang Pertamina ke pemerintah pada 2012 sebesar US$ 2,99 miliar (Rp 29,6 triliun)," ujar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam keterangan tertulisnya di laporan keuangan perseroan 2012.
Dari angka itu, piutang Pertamina ke pemerintah atas penggantian biaya subsidi jenis BBM tertentu pada 2012 sebesar US$ 2,08 miliar (Rp 20,6 triliun). Hingga 2016, perseroan merencanakan investasi US$ 45,3 miliar (Rp 448,6 triliun). Sebanyak 79 persen akan digunakan untuk investasi sektor hulu dan akuisisi blok migas. Akuisisi blok migas itu baik pada tahap produksi maupun pengembangan. "Kami masih membutuhkan tambahan investasi untuk proyek-proyek seperti rekonfigurasi kilang Balikpapan, dan lainnya," ujar Karen.
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
1 Maret 2024
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
1 Maret 2024
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
