TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 643/MPP/Kep/9/2004 tentang Tata Niaga Gula dan revisinya SK nomor 527/MPP/Kep/2004, tidak menolong kehidupan petani. Padahal selama ini, Menperindag Rini M.S. Soewandi selalu menyatakan, pengeluaran SK itu guna menolong kehidupan petani tebu. "Indikator ketidakberdayaan SK itu bisa dilihat dari keadaan petani yang tetap dalam kondisi memprihatinkan. Buktinya petani masih mengerang," kata Anggota KPPU, Pande Radja Silalahi di Jakarta, Senin (4/10).Selain tidak menolong petani, menurut Pande, Menperindag sudah mencampuri masalah rumah tangga orang. Deperindang seharusnya mengurusi perindustriannya, bukan petaninya. Alasan menolong petani dengan keharusan izin terdaftar (IT) membeli gula petani sebesar harga dasar yang sudah ditetapkan, tidak sesuai dengan logika tujuan pengeluaran SK itu sendiri. Karena penetapan harga gula Rp. 3410 per kilogram lebih menolong produsen gula dalam hal ini pabrikan, dari pada petani.Menurut Pande, jika pemerintah mau menolong petani, yang harus diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan produksi tebu. Karena saat ini, produksi tebu petani baru empat ton per hektar. Jika bisa ditingkatkan sampai delapan ton tiap hektar, petani akan sangat tertolong. Di samping itu, swasembada gula juga akan tercapai. Sehingga penetapan harga, sebenarnya tidak menolong petani. "Yang mau diproteksi petani, yang ditetapkan harga gula Rp. 3410. Seharusnya tebu dong yang harus diperhatikan," kata Pande.Tugas produsen gula, kata Pande, adalah bagaimana menghasilkan gula secara efisien. Saat ini untuk penggilingan tebu saja memakan biaya mencapai 34 persen dari ongkos produksi. Ongkos sebesar ini sangat tidak efisien, karena masih bisa ditekan sampai 25 persen. Di negara-negara produsen gula seperti Thailand dan Vietnam, ongkos penggilang paling tinggi hanya 25 persen. "Jika akan dilakukan proteksi, seharusnya pemerintah melihat segmen masyarakat yang paling lemah yaitu petani bukan produsen. Jangan produsen yang diproteksi atas nama petani," tegas Pande. Dalam kesempatan terpisah, Rini Soewandi menegaskan, bagimanapun tujuan dikeluarkannya SK itu adalah untuk membantu kesejahteraan petani. Dengan diberikanya harga dasar, petani tidak akan merasa khawatir jika sewaktu-waktu harga akan anjlok. "Karena itu kami melihat dengan kebijakan ini yang akan menerima manfaat adalah orang-orang yang memerlukan dalam jumlah sangat besar hingga wajar mereka kita utamakan," kata Rini.Menurut Rini, sasaran penerbitan SK 527 adalah agar semua pihak yang terkait dengan pergulaan bisa ditangani bersamaan. "Tujuannya agar peraturannya menyeluruh untuk mengoptimalisasikan pergulaan, kata Rini.Muchamad Nafi - Tempo